Keterlibatan Menteri dalam Timses Jokowi Dianggap Tak Pantas

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi menggelar konferensi pers ihwal pelatihan juru bicara atau jubir untuk tim pemenang pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019, di Hotel Oria, Jakarta pada Senin, 13 Agustus 2018. TEMPO/Dewi Nurita.

    Para sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi menggelar konferensi pers ihwal pelatihan juru bicara atau jubir untuk tim pemenang pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019, di Hotel Oria, Jakarta pada Senin, 13 Agustus 2018. TEMPO/Dewi Nurita.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah koalisi Joko Widodo atau Jokowi yang memasukkan wakil presiden hingga menteri dalam jajaran tim kampanye nasional, akan merusak citra pemerintah. Kendati, secara aturan diperbolehkan.

    Baca: Menkeu Sri Mulyani Masuk Tim Kampanye Jokowi

    Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, masuknya wapres hingga menteri ke dalam struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin sedikit banyak akan menganggu kerja pemerintah. "Ini akan mencoreng citra pemerintah di mata masyarakat walaupun tidak ada aturan yang melarang," ujar Pangi saat dihubungi Tempo pada Selasa, 21 Agustus 2018.

    Koalisi Jokowi telah mendaftarkan struktur tim kampanye nasional (TKN) ke KPU, Senin kemarin. Dalam struktur itu, ada nama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beberapa menteri Kabinet Kerja juga masuk dalam daftar anggota tim sukses bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

    Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga masuk dalam tim, yaitu Suharsofa Monoarfa dan Sidarto Danusubroto.

    Menurut Pangi, hal itu akan mengurangi fokus pejabat negara tersebut. "Lalu siapa nanti yang akan mengelola dan mengendalikan pemerintahan apabila wapres dan menterinya jadi tim pemenangan Jokowi. Menurut saya dagelan yang sedikit lucu saja. Apakah pantas?" ujar Pangi.

    Baca: Menteri dan Pejabat di Kabinet Jokowi Ini Masuk Tim Kampanye

    Pangi melanjutkan, keterlibatan mereka adalah habitus politik yang tidak baik diteruskan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita ke depan," ujar dia.

    Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wapres, menteri, dan kepala daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali pengamanan yang sifatnya melekat.

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjamin keberadaan sejumlah menteri Kabinet Kerja di struktur TKN Jokowi - Ma'ruf Amin tidak akan mengganggu kerja pemerintah. Ia menjelaskan para menteri tidak akan terlibat dalam hal teknis kampanye sehingga bisa tetap fokus pada pekerjaannya.

    Baca: Nama Ketua Masih Kosong, Ini Daftar Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf

    "Kalau beberapa menteri kan lebih pada (dewan) pengarah. Pengarah itu kan mengarahkan tidak seperti yang di bawahnya ya direktur, tim teknis, dan sebagainya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

    Pramono menjelaskan para menteri tidak akan turun ke lapangan untuk berorasi di hadapan masyarakat agar mendukung Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, panggung para menteri adalah di forum-forum debat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.