MUI Nyatakan Vaksin MR Haram. Begini Isi Lengkap Fatwa MUI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa mengintip diberikan imunisasi campak dan rubella (MR) di SD Negeri 61 Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Seorang siswa mengintip diberikan imunisasi campak dan rubella (MR) di SD Negeri 61 Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 2 Agustus 2018. ANTARA/Adiwinata Solihin

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin Measles Rubella atau vaksin MR. Fatwa MUI yang keluar pada Senin, 20 Agustus 2018 ini menyatakan produk dari Serum Institute of India untuk imunisasi tersebut haram.

    Baca: MUI Minta Pemerintah Sediakan Vaksin MR Tak Bersumber Babi

    Namun, MUI menyatakan masyarakat masih bisa memakai karena alasan keterpaksaan.  Berikut salinan lengkap bunyi Fatwa MUI terkait Vaksin MR.  

    Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
    Nomor :  33 Tahun 2018 Tentang Pengunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari Serum Institute of Indonesia untuk Imunisasi. 

    Dengan bertawakal kepada Allah SWT,
    Menetapkan :   FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

    Pertama : Ketentuan Hukum

    1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

    2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

    3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
    a.  Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah). 
    b.  Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.
    c.  Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

    4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.