Sandiaga Uno Klarifikasi Dugaan Mahar Politik ke KPK

Reporter

Editor

Amirullah

Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Sandi merupakan pasangan bakal cawapres dari bakal calon presiden Prabowo Subianto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengklarifikasi dugaan pemberian mahar politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyampaikan bantahannya kepada Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Hardianto Harefa.

Baca: Kurs Dolar Menguat, Harta Sandiaga Uno Melonjak

"Tadi saya sampaikan kepada Pak Cahya bahwa saya membantah dan menyatakan itu tidak benar," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

Sandi menyampaikan bantahannya itu saat menyerahkan LHKPN kepada KPK sebagai syarat pendaftaran pemilihan presiden 2019. Dia memastikan akan terbuka dan transparan soal biaya kampanye. "Itu yang ingin kami sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, dugaan mahar politik dari Sandiaga mencuat lewat cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief di Twitternya. Andi menuding Sandiaga menjanjikan masing-masing Rp 500 miliar kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Andi menyebut Sandi memberikan uang itu agar kedua partai membolehkannya maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Baca: Lapor LHKPN, Kekayaan Sandiaga Uno Naik Signifikan

Tudingan Andi juga dibantah politikus Gerindra dan PAN. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan tudingan itu tidak perlu dibahas. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga berpendapat senada. Zulkifli menyebut pernyataan Andi Arief itu sebagai berita bohong alias hoaks. PKS bahkan berencana melaporkan Andi Arief ke polisi.

Anggota tim pemenangan Prabowo - Sandiaga, Sudirman Said mengatakan Sandiaga tidak akan memperkarakan Andi karena cuitannya. Sandi, kata dia, menganggap itu bagian dari dinamakan politik. "Saya pikir enggak (dilaporkan), kan koalisi," kata dia.






Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 menit lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

53 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Lombok Jadi Tuan Rumah Turnamen Triathlon Ironman, Sandiaga Sebut Sempat Tertunda 2 Tahun

9 jam lalu

Lombok Jadi Tuan Rumah Turnamen Triathlon Ironman, Sandiaga Sebut Sempat Tertunda 2 Tahun

Sandiaga mengatakan turnamen Ironman 70.3 Lombok bakal diikuti oleh 33 negara.


Sandiaga Beberkan 5 Poin Bali Guidelines yang Disepakati Negara-negara G20

9 jam lalu

Sandiaga Beberkan 5 Poin Bali Guidelines yang Disepakati Negara-negara G20

Sandiaga menyebut Bali Guidelines berisi lima rencana aksi utama.