Minggu, 21 Oktober 2018

Jokowi, Prabowo dan Sandiaga Ajukan Surat Keterangan Tak Pailit

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno (kanan) disela Jalan Syukur Jakarta Bersatu di Jakarta, 7 Mei 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno (kanan) disela Jalan Syukur Jakarta Bersatu di Jakarta, 7 Mei 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah mengajukan surat keterangan tidak pailit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. "Sampai pukul 11.00 WIB yang sudah mengajukan keterangan tidak pailit adalah Jokowi, Prabowo dan Sandiaga," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamaludin Samosir di Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.

    Baca: Ini Jawaban Jokowi Ditanya Soal Surat izin Sandiaga Maju Pilpres

    Persyaratan yang harus dipenuhi capres-cawapres dan mekanismenya dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014. Ada 18 syarat yang harus dipenuhi calon.

    Surat keterangan pengadilan niaga bahwa capres atau cawapres tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. "Sandiaga mengajukan kemarin, sejauh ini yang lain belum ada," tambah Jamaludin.

    Pengajuan surat keterangan itu seluruhnya dilakukan oleh perwakilan ketiga orang tersebut. Pengadilan, menurut Jamaludin juga bisa mengeluarkan surat keterangan untuk individu yang tidak punya perusahaan. "Kalau tidak punya perusahaan tidak apa-apa, itu bisa dimintakan untuk perorangan," ungkap Jamaludin.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga belakangan disebut menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sedangkan, cawapres untuk Joko Widodo sampai saat ini belum diumumkan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.