TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengatakan sebagian besar pengurus mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kecondongan Demokrat Jawa Timur ke Jokowi itu tak sejalan dengan langkah Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokrat yang merapat ke koalisi Prabowo Subianto.
Soekarwo menuturkan peta dukungan Demokrat Jawa Timur terlihat setelah para pengurus menjawab surat edaran DPP Demokrat tentang pilihan pengurus di kabupaten dan kota. "Hasilnya, kalau di Jawa Timur itu sebagian besar ke Pak Jokowi. Nomor dua, ke Pak Prabowo," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.
Baca: Gerindra: Demokrat Tetap Masuk Koalisi Meski Tak Ikut Pertemuan
Soekarwo menyadari hasil tersebut berbeda dengan langkah organisasi. Namun dia menilai setiap individu memiliki penilaiannya sendiri. "Ya kalau struktural pengurus digerakkan ke sana. Tapi kalau pribadi kan punya pendapat lain," ujarnya.
Gubernur Jawa Timur dua periode itu menuturkan dukungan untuk Jokowi tak hanya di Jawa Timur. Pengurus di beberapa daerah juga mendukung calon inkumben tersebut. Dia mengaku tak tahu alasan para pengurus itu mendukung Jokowi.
"Saya enggak bisa nanya pribadi sendiri-sendiri. Harus ngopi, rokokan dulu, harus panjang ceritanya," ujarnya. Namun dia belum memastikan peta dukungan di akar rumput. "Akar rumputnya masih saya temui, masih bergoyang-goyang."
Simak: Demokrat: Prabowo Minta SBY Jadi Mentor Menangkan Pilpres 2019
Ketika disinggung soal sikapnya sendiri, pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu tak menjawab lugas. Dia mengatakan masih bertahan di Partai Demokrat. "Kalau tanya pilihan ya jadi urusan pribadi masing-masing," katanya sambil tertawa.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nias Sokhiatul Laoli juga menemukan kondisi serupa dengan Soekarwo. "Masih banyak yang memilih Jokowi dan suka Jokowi, walaupun kita adalah orang Demokrat," ujarnya.
Dia menuturkan, Demokrat Nias mengembalikan keputusan untuk mendukung kepada pribadi masing-masing pengurus. Alasannya, partai tak bisa memaksakan pilihan.
