Minggu, 22 September 2019

Pemerataan Kompetensi Guru Agar Indonesia Timur Bangkit

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerataan kompetensi ruru agar Indonesia Timur bangkit. (foto: shutterstock)

    Pemerataan kompetensi ruru agar Indonesia Timur bangkit. (foto: shutterstock)

    INFO NASIONAL - Permasalahan pendidikan merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, apalagi masalah pemerataan pendidikan. Banyak asumsi yang menyatakan pendidikan wilayah Timur sangat jauh ketinggalan, ada juga yang mengatakan bahwa perhatian pemerintah dibidang pendidikan tidak berimbang untuk wilayah Timur dibanding wilayah lainnya.

    Pertanyaan yang muncul adalah “apakah pemerintah melalui Kemendikbud tidak  memperhatikan kualitas pendidikan di wilayah Timur?”

    Sebelum menjawab pertanyaan tersebut coba lihat beberapa kenyataan terkait dengan masalah rendahnya pendidikan di wilayah timur, salah satu yang menjadi masalah adalah rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur.

    Salah satu contohnya adalah kondisi pendidikan di wilayah Papua. Di sana, perkembangan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat  Papua sangat rendah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika lebih dari 50 persen anak-anak usia sekolah (3-19 tahun) tidak mendapatkan pendidikan di sekolah. Minimnya fasilitas pendidikan masih menjadi faktor utama. Di Papua, masih banyak sekolah yang berdiri seadanya dengan menggunakan tenda dan kursi yang lapuk. Kualitas pengajar yang tersedia juga belum kompeten.

    Selain masalah fasilitas dan SDM, penyebab utama lainnya adalah minimnya stimulasi yang diberikan pada anak usia dini. Di Papua, anak-anak lebih banyak tumbuh dan berkembang alami tanpa diberikan edukasi yang baik. Minimnya sistem pengajaran sejak usia dini, seperti PAUD atau TK, tentu membuat pendidikan di Papua menjadi terlambat dan tidak terstruktur. Selain itu, adat dan kebudayaan setempat juga secara tidak langsung menjadi penghambat sistem pendidikan di Papua.

    Itu baru satu wilayah, masih banyak permasalahan-permasalahan serupa yang ada di wilyah timur lainnya, dan ini membutuhkan penanganan segera.

    Yang menjadi sorotan adalah peran pendidik atau guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Timur.

    Hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para guru di wilayah Timur. Guru harus mau dan berani untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam rangka membantu terciptanya kualitas pendidikan yang maksimal.

    Dilihat dari perannya, guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerahnya.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang  Standar  Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

    Semua guru tidak terkecuali guru yang berada di wilayah Timur mempunyai kesempatan yang sama untuk dibekali kompetensi yang harus dimiliki berdasarkan peraturan menteri tersebut.

    Hal ini sudah dilakukan oleh kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dengan berbagai program peningkatan kompetensi bagi seluruh guru yang ada di wilayah negara kesatuan Indonesia.

    Beberapa program GTK yang memang langsung bersentuhan dengan guru antara lain:

    1. Pengembangan Kurikulum 2013

    Kebijakan pengembangan kurikulum 2013 yang harus sudah diberlakukan untuk seluruh sekolah di wilayah tanah air merupakan suatu usaha nyata dalam rangka pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyempurnakan berabagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya.

    Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Artinya secara kebijakan, semua elemen guru tersentuh dengan program GTK tersebut, secara kurikulum tidak ada alasan lagi wilayah timur harus tertinggal oleh wilayah lainnya.

    1. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

    Program Pembinaan Karier Guru sebagai salah satu strategi pembinaan guru diharapkan dapat menjamin guru untuk mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Pembinaan Karier Guru akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

    Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilakukan secara mandiri maupun kelompok dalam bentuk diklat yang dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru.

    Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil UKG yang dilakukan pada tahun 2015 untuk melihat potret kompetensi seorang guru.

    Setelah potret guru keluar melalui hasil UKG maka guru diberi perlakuan yang berupa diklat dengan pendekatan modular sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing.

    1. Program Multi Subject Teaching (MST)

    Program Multi Subject Teaching merupakan program penambahan kewenangan mengajar bagi Guru Mapel bagi guru tingkatan SD, SMP maupun SMA. Program Keahlian Guru Lintas bidang ini diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru mata pelajaran PNS yang kurang. Kekurangan tersebut terjadi karena pemerataan guru yang tidak maksimal di daerah.
    Program-program tersebut tidak bisa terlaksana kalau tidak ada sinergi antara pemerintah pusat dalam hal ini yang diprakarsai oleh Dirjen GTK dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan  Propinsi, Kabupaten ataupun Kota.

    Itu sebagian kecil program-program yang dikembangkan oleh dirjen GTK untuk meningkatkan kompetesi seluruh guru yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Masih banyak program-program yang ditawarkan, dalam rangka pemeratan akses informasi yang merata yang bisa berdampak pada pemerataan kemampuan guru, menuju guru yang profesional. “Bangkit pendidikan di Indonesia, bangkit guru-guru wilayah Timur”. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.