KPK Menetapkan Adik Kandung Zulkifli Hasan sebagai Tersangka

Reporter

Wakil Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan bersama penyidik memperlihatkan barang bukti OTT Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, di Gedung KPK, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkai proyek pengadaan infrastruktur di Dinas Pekerkajaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, maka ditingkatkan status kepada Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di kantornya Jumat, 27 Juli 2018.

Baca: KPK OTT Bupati Lampung Selatan, Adik Kandung Zulkifli Hasan

Selain Zainnudin, tutur Basaria, penyidik KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya,  yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anjar Asmara serta pihak swasta dari CV C Naga Gilang Ramadhan.

Menurut Basaria, Zainudin menerima uang dari Gilang terkait fee proyek sebesar 10-17 persen untuk mengatur lelang di Dinas Pekerjaan Umum. Gilang pun mendapatkan 15 proyek pada  2018 dengan total nilai  Rp 200 miliar.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan yang digelar KPK pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. KPK menangkap 13 orang termasuk empat tersangka tersebut. Dalam operasi tersebut KPK menyita uang Rp 600 juta.

Simak: KPK OTT Adik Zulkifli Hasan, Begini Karir Politiknya

KPK, kata Basaria, menyesalkan kepala daerah kembali terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur. Dia meminta kepala daerah agar tidak melakukan hal yang sama.

Akibat perbuatan tersebut KPK menyangka Zainudin, Agus, Anjar sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara sebagai pemberi suap Gilang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.






Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

30 menit lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

3 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

7 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Lepas Ekspor 1,2 Juta Produk Aluminium, Mendag: Kami Sudah Buatkan Jalan Tolnya

13 jam lalu

Lepas Ekspor 1,2 Juta Produk Aluminium, Mendag: Kami Sudah Buatkan Jalan Tolnya

Mendag Zulkifli Hasan melepas ekspor produk aluminium produksi PT Maspion Group sebanyak 22 kontainer ke enam negara.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

17 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

20 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

22 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

22 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.