Minggu, 22 September 2019

PBB Belum Tentukan Dukungan Pilpres ke Jokowi atau Prabowo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa 17 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya belum menentukan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2019.

    Baca: Yusril Ihza: Calon Anggota DPD, Oso Tak Perlu Mundur dari Hanura

    Meski tak memiliki suara, Yusril menginginkan ada negosiasi dan deal yang jelas, jika ingin mengajak PBB bergabung ke salah satu kubu. "Cukup selama ini kami ikhlas, ikhlas saja," ujar Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 26 Juli 2018.

    Meski pernah hadir dalam undangan Persaudaraan Alumni 212 membahas soal koalisi keumatan bersama Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Berkarya, Yusril mengatakan partainya belum melabuhkan dukungan. "Kalau kami diundang, ya kami datang saja. Tapi tidak ikut dalam koalisi," ujar Yusril. "Saya berharap tidak ada klaim sepihak".

    Adapun sikap PBB di pilpres 2019, ujar Yusril, baru akan diputuskan dalam rapat Majelis Syuro PBB yang  digelar menjelang 9 Agustus mendatang. "Sebelum pendaftaran pilpres pokoknya," ujar dia.

    PBB lolos sebagai partai peserta Pemilihan Umum 2019. Penetapan resminya dilakukan dalam rapat pleno terbuka di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Maret 2018.

    Baca: Didorong Ikut Koalisi Keumatan Yusril Ihza Akan Bertemu Prabowo

    Selain menetapkan PBB sebagai peserta pemilu, rapat pleno itu juga menetapkan nomor urut partai. PBB mendapat nomor urut 19 dalam kontes politik tahun depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.