Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi Birokrasi Tidak Pangkas Masa Kerja PNS

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menyatakan tidak akan memotong masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kepentingan reformasi birokrasi. “Jumlah pegawai cukup ramping, tidak harus ada pemecatan,” ujarnya saat ditemui Tempo usai membuka acara Forum Teknis Pembinaan Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah di Jakarta, Rabu (7/11). Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Asmawi Rewansyah menambahkan untuk membiayai reformasi birokrasi diperlukan biaya sebesar 62 Triliun. Saat ini, kata Asmawi, reformasi birokrasi sedang berlangsung di tiga lembaga dan departemen yaitu Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Departemen Keuangan. Contoh reformasi yang dilakukan, katanya, seperti pengurangan jumlah pegawai kantor perbendaharaan negara. “Dulunya satu kantor berisi 1500 orang, saat ini dipangkas menjadi 512 orang,” ujarnya. Pemangkasan itu, jelasnya, dilakukan melalui tes assessment centre. Saat ini, lanjutnya dari 178 kantor perbendaharaan negara yang ada, baru pegawai dari 18 kantor yang selesai diseleksi. Selain kantor perbendaharaan negara, kantor yang juga mendapat giliran direformasi adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jumlah kantor ini mencapai angka 420 kantor dan baru 142 diantaranya yang selesai direformasi. Reh Atemalem Susanti
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Periksa Mantan Menteri SBY, Taufiq Effendi untuk Kasus e-KTP

5 Januari 2018

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa terkait kasus korupsi e-KTP di gedung KPK, Jakarta, 10 Juli 2017. TEMPO/Yovita Amalia
KPK Periksa Mantan Menteri SBY, Taufiq Effendi untuk Kasus e-KTP

Taufiq Effendi diperiksa sebagai saksi untuk Markus Nari, tersangka kasus e-KTP. Anggota DPR dari Partai Golkar itu tersangka dua perkara korupsi.


Istri Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Wafat

31 Desember 2012

Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo, Meneg Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi saat rapat gabungan Komisi Agama dan Komisi Pendidikan di DPR-RI Jakarta, Selasa (3/2). Tempo/Wahyu Setiawan
Istri Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Wafat

Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono akan melayat ke rumah mantan Menteri PAN, Taufiq Effendi, di Depok, Jawa Barat.


Menneg PAN: Pelayanan Terpadu Tingkatkan Kinerja Birokrasi

3 Agustus 2007

Menneg PAN: Pelayanan Terpadu Tingkatkan Kinerja Birokrasi

Ia mencontohkan, Kabupaten Sragen berhasil memindahkan pedagang kaki lima sejauh 6 kilometer dari daerah asal, tanpa demonstrasi.


Menteri PAN Minta Pembuatan Paspor Dipersingkat

13 Juli 2007

Menteri PAN Minta Pembuatan Paspor Dipersingkat

"Sistem ini (biometrik) memang lebih safe karena bisa menghindari paspor ganda. Hanya saja waktunya masih agak lama khususnya bagi TKI," kata Taufiq.


Menpan: Reshuffle Kabinet Urusan Presiden

12 Maret 2007

Menpan: Reshuffle Kabinet Urusan Presiden

Taufik juga menampik isu yang mengatakan dirinya sakit. "Kalian lihat sendiri sekarang saya bagaimana," ujarnya.


Nomor Identitas Tunggal Penduduk Indonesia Mulai 2006

20 November 2005

Nomor Identitas Tunggal Penduduk Indonesia Mulai 2006

Nomor indentifikasi tunggal penduduk Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2006. Nomor identitas tersebut menurut rencana akan mencakup nomor identitas pada kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor jaminan sosial (social security number).


Ketika Carik Menuntut Jadi PNS

21 September 2005

Ketika Carik Menuntut Jadi PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Taufik Effendi menyatakan, pemerintah tidak keberatan jika Sekretaris Desa (Sekdes) diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).


Kenaikan Gaji Presiden dan Pejabat Batal

15 Agustus 2005

Kenaikan Gaji Presiden dan Pejabat Batal

Pemerintah membatalkan kenaikan gaji bagi pejabat dan presiden yang diusulkan beberapa waktu lalu. Sebagai ganti, gaji pegawai rendah naik awal tahun depan.


Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Digagas

14 Agustus 2005

Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Digagas

Satuan Tugas Reformasi Birokrasi akan membenahi birokrasi yang selama ini masih bermasalah. Misalnya, soal penerimaan pegawai negeri sipil.


Taufik Effendi Tetap Maju

22 Mei 2005

Taufik Effendi Tetap Maju

Setiap kader yang ingin mencalonkan diri, kata dia, tak perlu menunggu sinyal dari Yudhoyono.