TEMPO Interaktif, Medan: Sehari setelah memvonis bebas terdakwa pembalakan liar, Adelin Lis, majelis hakim yang membebaskan Adelin memilih puasa berkomentar. Mereka terdiri dari hakim Arwan Byrin, Robinson Tarigan, Dolman Sinaga, Jarasmen Purba dan Ahmad Semma. Arwan Byrin yang juga ketua majelis hakim dalam kasus ini tidak berada di kantor sejak Selasa (6/11) pagi. Seorang stafnya mengatakan, Arman berada di luar kantor. Dalam menangani kasus, Arman pernah membebaskan terdakwa penyeludupan 92 unit truk bekas asal Singapura yang masuk melalui Pelabuhan Belawan.Dia juga menghukum ringan pengeplang pajak penghasilan sebesar Rp 2,7 miliar oleh PT Sawita Multi Utama sekitar tiga bulan lalu. Arman pula yang menjatuhkan hukuman percobaan untuk Ketua DPRD Nias Selatan Hadirat Manao yang diduga kuat memalsukan ijazah. Sedangkan Robinson Tarigan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan menolak berkomentar. Ketika dicegat Tempo di kantornya, dia terburu-buru pergi dan tidak menjawab alasan membebaskan Adelin. Sikap diam ini pula yang dipilih Dolman Sinaga, Jarasmen Purba, dan Ahmad Semma. Hambali Batubara
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
22 Maret 2024
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
Jokowi menyebut banjir Demak turut dipicu pembalakan liar dan alih fungsi lahan, yang membuat sedimentasi di sungai.
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
7 Maret 2024
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
Dua afiliasi APP Group (Grup Sinar Mas) dilaporkan dalam dugaan tindak pidana ke KLHK. Ditengarai menebang hutam alam dan menampung kayu ilegal.
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
16 Desember 2022
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
Kementerian Lingkungan Hidup akan menjerat korporasi yang terlibat perdagangan kayu ilegal asal Papua ini. Terancam denda Rp 1 triliun.
