Kalapas Sukamiskin Kena OTT, KPK Sita Uang dan Valas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji Suryadharma Ali  (kedua kanan) bersilaturahmi dengan warga binaan seusai melaksanakan salat Idul Fitri 1439 H di LP Klas IA Sukamiskin Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. ANTARA

    Terpidana korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji Suryadharma Ali (kedua kanan) bersilaturahmi dengan warga binaan seusai melaksanakan salat Idul Fitri 1439 H di LP Klas IA Sukamiskin Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Sukamiskin Wahid Husen ikut terciduk dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin, Bandung. "Sekitar enam orang, termasuk Kalapas dan pihak swasta dibawa ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Sabtu, 21 Juli 2018.

    Baca: Wapres JK: Pelesiran Napi Sukamiskin Melanggar Prosedur

    Laode mengatakan belum bisa memerinci perkara yang menyeret Kalapas Sukamiskin. Yang pasti, kata dia, KPK juga menyita uang tunai dan valas, serta sebuah mobil untuk barang bukti awal. Menurut Laode, KPK memiliki waktu paling lama 24 jam sebelum penentuan status hukum orang-orang yang ditangkap dan dibawa ke KPK.

    Sukamiskin memang merupakan lapas khusus narapidana kasus korupsi. Beberapa narapidana perkara suap dan korupsi ditahan di sana.

    Sebut saja terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto. Kemudian ada terpidana korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum. Terpidana korupsi wisma atlet, M. Nazaruddin juga ditahan di sana.

    Selain itu, ada terpidana kasus korupsi proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah, yang divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Belakangan perkara ini menyeret anggota DPR dari Partai Golkar, Fayakhun Andriadi.

    Simak juga: Napi Sukamiskin Pelesiran, Begini Teori Direktur Jenderal Pemasyarakatan

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aidir Amin Daud juga membenarkan OTT di Lapas Sukamiskin oleh KPK. "Kami tentu menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan tentu akan membantu semua proses yang diperlukan agar masalah ini bisa selesai secara tuntas," kata Aidir. Kementerian, kata Aidir, akan membantu KPK dalam kasus OTT Kalapas Sukamiskin tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.