Mendikbud Pantau Hari Pertama Sekolah di Papua

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua, pada hari pertama masuk sekolah, Senin, 16 Juli 2018.

    Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua, pada hari pertama masuk sekolah, Senin, 16 Juli 2018.

    INFO NASIONAL - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengawali kunjungan kerja ke Provinsi Papua, dengan menghadiri apel hari pertama sekolah (HPS) di beberapa sekolah. Ia mengaku bangga dengan sekolah di Papua yang tidak kalah dengan sekolah di daerah lain.

    "Saya berkunjung ke sekolah dasar (SD) yang sangat bagus, tidak kalah dengan SD di tempat lain, khususnya di Jawa. Saya minta Pemerintah Provinsi Papua bisa mengimbaskan sekolah yang bagus ini ke sekolah-sekolah lain di Papua, yang kondisinya masih kurang," ujar Muhadjir saat mengunjungi SD Negeri Kotaraja, Abepura, Papua, pada hari pertama masuk sekolah, Senin, 16 Juli 2018. 

    Paginya, Muhadjir memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan memberikan kemajuan bagi Papua. Ia berpesan agar sekolah dapat menyambut siswa dengan suasana yang menggembirakan, dengan memberikan harapan dan semangat mempersiapkan masa depan bersama. 

    Pengenalan terhadap fasilitas dan peraturan sekolah, menurut Muhadjir, perlu disampaikan dengan baik dan penuh keramahan. Para guru memperkenalkan diri juga dengan penuh keterbukaan. Kemudian, mendengarkan harapan dari siswa. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, menyampaikan jika pendidik perlu memahami setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

    Di sisi lain, Muhadjir berharap dengan sistem zonasi yang mulai diterapkan, dapat merekatkan, menyinergikan antara tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sehingga perlu disadari, tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. "Diharapkan, jika ada hal-hal negatif yang menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu,” katanya. 

    Kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya, mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa cukup tinggi. Namun, menurut Muhadjir kualitasnya belum merata. "Misalnya, di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," ucapnya. 

    Karena itu, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Segera, kebijakan zonasi akan menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan "Saya tahu banyak yang belum paham dan mungkin tidak puas karena adanya perubahan. Yang penting adalah mengubah sikap mental, cara pandang masyarakat. Ini bagian dari revolusi mental di bidang pendidikan," tutur Muhadjir. 

    Turut dalam kunjungan kerja kali ini, Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw, Staf Khusus Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman, Direktur Pembinaan SD Khamim, dan Direktur Pembinaan SMP Supriano. 

    "Saya mohon betul agar pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang digariskan pemerintah pusat. Agar segera terwujud pemerataan yang berkualitas itu," ujar Muhadjir. 

    Selain meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah, Muhadjir dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Papua serta melepas Jalan Sehat Siswa dan Guru dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.