Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Pendukung Mulai Bahas Cawapres Jokowi setelah 17 Juli

Reporter

Petugas pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR <i>standby</i> di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Jelang berakhirnya masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR, belum ada partai politik yang mendaftar ke KPU Pusat. TEMPO/Subekti.
Petugas pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR standby di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Jelang berakhirnya masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR, belum ada partai politik yang mendaftar ke KPU Pusat. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan ihwal calon wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk pemilihan presiden 2019. Menurut Hendrawan, ketua umum partai politik pendukung Jokowi akan diakukan setelah masa pendaftaran calon legislator berakhir, yaitu 17 Juli 2018.

"Setelah 17 Juli (mulai dibahas). Semua Parpol sedang berkonsentrasi pada pemenuhan tenggat waktu pencalegan dulu," ujar Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Senin, 16 Juli 2018.

Baca: PKB Dukung Jokowi 2 Periode, Presiden PKS: Cak Imin Bagus

Sampai saat ini, sudah ada enam partai yang menyatakan sikap bakal mendukung Jokowi di pilpres 2019. Keenam partai itu ialah PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru saja menyatakan bergabung.

Terkait cawapres, Jokowi sebelumnya menyampaikan dirinya sudah mengantongi lima nama bakal cawapres. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar termasuk dalam lima nama tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muhaimin kerap mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu kerap menyebut bahwa PKB mematok syarat mendapatkan posisi cawapres jika bergabung ke koalisi Jokowi. Belakangan, PKB menyatakan bergabung kendati Jokowi belum menentukan siapa cawapres-nya.

Baca: Pengamat Perkirakan PKB Membelot Jika Tak Setuju Cawapres Jokowi

Saat dikonfirmasi, Hendrawan Supratikno enggan membeberkan apa yang ditawarkan koalisi pendukung untuk menarik PKB bergabung ke kubu Jokowi. "Saya tidak tahu. Itu sepenuhnya kewenangan Ketua Umum," ujar dia.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Sandiaga Uno Akui Bertemu Empat Mata dengan Jokowi di Sela-sela KTT ASEAN

6 jam lalu

Menparekraf Sandiaga Uno menyambangi kawasan Bantul, Yogyakarta Minggu 28 Mei 2023. Dok.istimewa
Sandiaga Uno Akui Bertemu Empat Mata dengan Jokowi di Sela-sela KTT ASEAN

Sandiaga Uno mengakui pertemuan empat mata dirinya dengan Presiden Jokowi, tapi dia tak mau mengungkapkan soal pembicaraan politik mereka.


Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

Jokowi mengklaim cawe-cawenya dalam politik tidak melanggar undang-undang.


Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa dirinya tak akan netral pada Pilpres 2024. Menyinggung soal keberlanjutan pembangunan.


KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

8 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

KKP membantah soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Begini penjelasan lengkap Stafsus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi.


Erdogan Menang Pemilu Turki: Putin hingga Jokowi Beri Selamat, Warga Palestina Ikut Merayakan

8 jam lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara kepada para pendukungnya menyusul kemenangannya pada putaran kedua pemilihan presiden di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki 29 Mei 2023. Recep Tayyip Erdogan kembali terpilih sebagai presiden Turki pada putaran kedua pemilu presiden. REUTERS/Umit Bektas
Erdogan Menang Pemilu Turki: Putin hingga Jokowi Beri Selamat, Warga Palestina Ikut Merayakan

Kemenangan Erdogan di Pemilu Turki diucapkan banyak para pemimpin dunia. Bahkan, warga Palestina juga ikut merayakan kemenangan tersebut.


Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

8 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

Walhi ikut buka suara soal Jokowi yang membuka kembali ekspor pasir laut. Walhi menyebut kebijakan ini dapat buat pulau kecil tenggelam.


Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

9 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi mengatakan tidak habis pikir dengan tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera pilot pesawat maskapai miliknya, Susi Air, di Kabupaten Nduga, Papua. Hingga saat ini, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut masih belum dibebaskan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi soal kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membuka kembali ekspor pasir laut.


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

14 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

16 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.


Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

17 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

Direktur Ceri Yusri Usman menanggapi dugaan adanya peran empat perusahaan besar di balik pembukaan ekspor pasir laut.