Minggu, 22 September 2019

Klarifikasi Kapolres Ketapang Perihal Foto Kantor Bersama Polisi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar Sunario. antaranews.com

    Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar Sunario. antaranews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar Sunario mengklarifikasi beredarnya postingan foto yang menunjukkan plakat bertuliskan Kantor Polisi Bersama antara Polres Ketapang dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangzu Resor Suzhou. Foto tersebut ramai di media sosial.

    "Ini perlu saya jelaskan semua kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang hal tersebut," kata Sunario dalam video beredar, Jumat, 13 Juli 2018.

    Baca: Dicopot dari Jabatan Kapolres Ketapang, Ini Penjelasan Sunario

    Sunario menjelaskan, plakat tersebut merupakan contoh yang dibawa oleh kepolisian Shuzou saat berkunjung ke salah satu perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat. Plakat itu sebagai bukti terjalinnya kerja sama antara kepolisian.

    Plakat tersebut, kata Sunario, berada di Polres Ketapang karena belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ia pun menyayangkan foto plakat itu yang kini ramai beredar.

    "Dan yang beredar di media sosial seolah-olah itu sudah menjadi viral dan dimonumenkan, itu tidak. Sekarang plakat ini ada di Polres Ketapang, mereka memberi contoh kami menolaknya, kami tidak membenarkan, maka plakat ini kami bawa ke Polres Ketapang. Kami amankan karena takut disalah artikan atau disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ucap Sunario.

    Baca juga: Polisi Tendang Seorang Ibu, AKBP Yusuf Dicopot dari Jabatannya

    Akibat peristiwa tersebut, Sunario diberhentikan dari jabatannya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal membenarkan soal pencopotan Kapolres Ketapang. Sunario kini dimutasi sebagai perwira menengah (pamen) di Polda Kalimantan Barat.

    "Apa yang dilakukan Kapolres itu tidak sesuai mekanisme yang ada di Polri, di mana kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain, itu kewenangannya ada di Mabes Polri," ucap Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat, 13 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.