Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

54 Orang Mendaftar Jadi Calon Anggota DPD dari Jawa Barat

image-gnews
Penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan (keempat kiri), didampingi Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat (keempat kanan) mendengarkan penjelasan Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok (tengah) saat peninjauan kesiapan logistik utama pilkada serentak 2018 Jawa Barat di Kantor Kecamatan Sumur, Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Juni. ANTARA
Penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan (keempat kiri), didampingi Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat (keempat kanan) mendengarkan penjelasan Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok (tengah) saat peninjauan kesiapan logistik utama pilkada serentak 2018 Jawa Barat di Kantor Kecamatan Sumur, Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Juni. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Endun Abdul Haq, mengatakan ada 54 orang yang mendaftar menjadi calon senator untuk memperebutkan 4 kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dari Jawa Barat.

“Jumlahnya tahun ini lebih banyak dibandingkan pileg 2013,” kata Endun pada Tempo, Kamis, 12 Juli 2018. Pada pemilu legislatif 2013, ada 45 orang pendaftar bakal calon Senator dari Jawa Barat. 

Seluruhnya terdapat 66 orang yang sempat menyerahkan berkas dukungan pada KPU Jawa Barat yang menjadi syarat mendaftar menjadi calon senator. Selepas proses verifikasi, hanya 58 orang yang berhak mendaftar. Hingga hari terakhir, hanya 54 orang yang mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD.

Baca: Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Endun mengatakan, dari seluruh pendaftar tersebut, baru 8 orang yang telah dinyatakan lengkap berkas persayaratan dukungan. Bakal calon Senator Jawa Barat disyaratkan menyerahkan sedikitnya 5 ribu berkas dukungan yang dibuktikan dari salinan KTP Elektronik. “Sisanya 46 orang wajib memperbaiki syarat dukungannya,” kata dia.

KPU memberi waktu 21-24 Juli 2018 bagi calon Senator untuk mempebaiki persyaratan dukungan tersebut, sebelum lembaga itu mengesahkan bakal calon tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD dari Jawa Barat. “Kekuranganya berbeda-beda, yang paling banyak sekitar 2 ribuan berkas dukungan,” kata Endun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Endun mengatakan, pada Pemilu legislatif 2019, KPU mensyaratkan calon anggota legislatif bukan napi tindak pidana korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba. “Kalau ada yang begitu, nanti langsung menjadi catatan KPU untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata dia.

Endun mengatakan, penelusuruan sementara, dari 54 orang pendaftar calon senator tersebut tidak ada yang terindikasi mantan narapidana tindak pindana korupsi, kejahatan seksual, dan narkoba. “Nanti kami akan cek dokumen. Kami akan cek pula ke pengadilan,” kata dia.

Baca: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2018 di Bawah Target

Dari daftar nama bakal calon senator yang resmi mendaftar ke KPU Jawa Barat yang diterima Tempo, berasal dari beragam latar belakang. Diantaranya mulai dari aktivis, orang partai, mantan bupati, mantan perwira tinggi Polri, hingga anggota DPD saat ini.

Diantaranya mantan Kapolda Jawa Barat Tubagus Anis Angkawijaya, serta Tatang Farhanul Hakim petinggi PPP Jawa Barat versi Djan Faridz sekaligus mantan bupati Tasikmalaya. Mayoritas anggota DPD saat ini juga mendaftar kembali seperti Oni Suwarman, Eni Sumarni, serta Ayi Hambali;  kecuali Aceng Holik M Fikri mantan bupati Garut yang kini menjadi petinggi Partai Hanura Jawa Barat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

15 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

9 hari lalu

Wisatawan berjalan di kawasan Balai Konservasi Mangrove dan Bekantan di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, 21 Agustus 2023. Pemprov Kalimantan Utara mempromosikan sektor wisata unggulan yang salah satunya wisata hutan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan dalam Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

9 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

9 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

15 hari lalu

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menghadiri kegiatan open house Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu 10 April 2024. (Foto Istimewa)
Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto


Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

22 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Didorong Maju Pilkada Depok, Begini Jawaban Nyeleneh Komeng

"Tertarik atau enggaknya, saya kan orang bukan tambang ya, jadi kita akan lihat ke sana," kata Komeng.


PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

35 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

35 hari lalu

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

Prabowo tampak menjadi sosok rutin yang hadir dalam 4 pemilu terakhir. Ini beda pidato politiknya di Pemilu 2024 dan Pemilu 2019?


Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

36 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.