39 Unit Kapal Nelayan Terbakar di Pelabuhan Benoa Bali

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kapal nelayan. ANTARA/Darwin Fatir

    Ilustrasi kapal nelayan. ANTARA/Darwin Fatir

    TEMPO.CO, Jakarta - Kebakaran menghanguskan 39 unit kapal ikan di Pelabuhan Benoa, Bali, pada Senin, 9 Juli 2018. Api melahap kapal nelayan itu pada Senin dinihari ini sekitar pukul 02.00 WITA. Puluhan kapal yang terbakar tersebut belum semua terindentifikasi.

    Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan upaya pemadaman dengan menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Sebanyak 8 unit berasal dari Kota Denpasar, 2 unit dari Kabupaten Badung, dan satu dari Pelindo. Sebanyak tiga ambulans turut membantu.

    Baca: Surat Palsu Kecakapan Nakhoda Kapal Dijual, Harganya Rp 600 Ribu

    "Untuk korban jiwa nihil serta kerugian belum bisa ditaksir, mengingat para pemilik kapal belum bisa dimintai keterangan. Kami masih menunggu perkembangan laporan dari Pusdalops BPBD Bali," kata Sutopo seperti dilansir keterangan tertulis, Senin, 9 Juli 2018.

    Sutopo mengatakan belum semua kapal yang terbakar selesai diidentifikasi. Saat ini ada 25 kapal yang belum terdata lantaran api masih menyala.

    Baca: Unjuk Rasa ke Istana, Nelayan Klaim Cantrang Ramah Lingkungan

    Berdasarkan data sementara, kapal yang terbakar merupakan milik PT AKFI berjumlah lima unit yaitu KM Cilacap Jaya Karya, KM Akau Jaya Lima, KM Bmj Satu, KM Bintang Barat, dan KM Bina Sejati.

    Sebanyak 7 kapal lainnya milik PT Intimas Surya yaitu KM Hiroyosi 7, KM Permata 03, KM Permata 103, KM Permata 06, KM Permata 01, KM Mutiara 28, dan KM Mutiara 10. Sutopo mengatakan kapal milik PT Bandar Nelayan juga terbakar meski belum diketahui jumlah.

    VINDRY FLORENTIN | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.