Ketua MPR Minta IPHI Terlibat dalam Perbaikan Penyelenggaraan Haji

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Zulkifli Hasan dalam seminar bertema

    Zulkifli Hasan dalam seminar bertema "Merawat Kemajemukan Melalui Empat Pilar MPR RI" di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu, 8 Juli 2018.

    INFO MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) ikut serta mendiskusikan masalah substansial dalam penyelenggaraan haji Indonesia. IPHI agar terlibat dalam perbaikan pelayanan haji Indonesia.

    "Saya berharap IPHI sungguh-sungguh mendiskusikan bagaimana penyelenggaraan haji Indonesia (agar) setiap tahun bertambah baik," kata Zulkifli Hasan usai memberikan sambutan dalam seminar bertema "Merawat Kemajemukan Melalui Empat Pilar MPR RI" di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu, 8 Juli 2018.

    Menurut Zulkifli Hasan, pelayanan haji Indonesia masih kalah dibanding Malaysia. Selain itu, masih ada penyelenggara haji dan umroh yang menyimpang, seperti kasus ribuan jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci.

    "Hanya gara-gara satu dua penyelenggara haji dan umroh yang tidak benar, akhirnya penyelenggara lain ikut terbawa-bawa. Ada triliunan uang jamaah umroh hilang gara-gara segelintir penyelenggara umroh yang tidak benar," kata Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan.

    Terkait dengan kasus-kasus itu, Zulhasan menegaskan bahwa Kementerian Agama ikut bertanggungjawab. "Tentu ini menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Mereka punya pengawasan. Jadi jangan membiarkan. Kalau hanya satu dua orang jamaah itu namanya penipuan, tapi kalau korbannya sampai ribuan itu namanya pembiaran. Kita minta tanggungjawab Kementerian Agama," katanya.

    Dalam paparannya di depan para pengurus IPHI dari berbagai daerah ini, Zulkifli Hasan juga meminta IPHI ikut memberi pendidikan politik kepada umat agar umat Islam Indonesia yang berjumlah besar ini bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik.

    "Tanpa adanya pendidikan politik tidak mungkin umat Islam yang besar dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik," ujarnya.

    Menurut Zulhasan, dengan menjadi kekuatan ekonomi dan politik maka akan ada kebijakan affirmatif action seperti di Malaysia. Umat Islam bisa mengejar ketertinggalan dalam ekonomi.

    Jika umat Islam sudah menjadi kekuatan ekonomi dan politik, lanjut Zulkifli, maka Indonesia bisa maju. Sebab 85 persen penduduk Indonesia adalah umat Islam. "Kita bisa menjadi kekuatan ekonomi. Tumbuh semangat kewirausahaan Islam. Barulah Indonesia bisa maju. Barulah cita-cita kemerdekaan tercapai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.