Minggu, 22 September 2019

Gubernur Aceh Ditangkap, FITRA: Korupsi Otsus Aceh Mirip Papua

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Dia sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. TEMPO/Imam Sukamto

    Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018. Dia sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan pola korupsi dana otonomi khusus atau otsus yang menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mirip kasus serupa di Papua. “Nostalgia 2011, 2012 hingga 2014, biaya Pilkada dan keamanan Papua Rp336,7 miliar, ini bisa saja peluang yang dimanfaatkan oleh Aceh,” kata Yenny kepada Tempo melalui telepon, Jumat 6 Juli 2018.

    Menurut dia, kedua daerah yang menerima dana otsus memang rawan dimanfaatkan elite politik. Pasalnya, sistem transparansi akuntabilitasnya tidak berjalan.

    Baca:
    Suap Otsus Irwandi Yusuf, Fadli Zon: Ada Kejanggalan Sejak 2017
    Suap Otsus Irwandi Yusuf, Fadli Zon: Ada ...

    Yenny mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali pemberian dana Otonomi Khusus. Pemerintah perlu memperhatikan otsus  dijadikan isu politik. "Dana otsus berpotensi digunakan untuk membiayai pelaksanaan dan pengamanan Pilkada.”

    Baik Aceh maupun Papua, menurut Yenny, tidak benar-benar melaksanakan undang-undang otonomi khusus. Rata-rata distribusi dana otsus lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan penunjang lainnya dibandingkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

    Baca:
    Ditetapkan Tersangka KPK, Gubernur Aceh ...
    Ada Kode Satu Meter di Kasus Suap Gubernur ...

    Menurut undang-undang, kata Yenny, dana otsus seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infratruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

    Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi pada Selasa, 3 Juli 2018. Sehari setelahnya KPK menetapkan Irwandi dan Ahmadi bersama dua orang lain sebagai tersangka penerima gratifikasi. Irwandi disangka menerimaan hadiah terkait pengalokasian dan penyaluran dana otsus Aceh tahun anggaran 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.