Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo: Mungkin Tinggal Gerindra yang Bicara Soal Pasal 33

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan orasi politik dalam kampanye Akbar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudrajat- Ahmad Syaikhu, di Monumen Perjuangan Rakyat, Bandung, 12 Mei 2018. TEMPO/Aminuddin A.S.
Ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melakukan orasi politik dalam kampanye Akbar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudrajat- Ahmad Syaikhu, di Monumen Perjuangan Rakyat, Bandung, 12 Mei 2018. TEMPO/Aminuddin A.S.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto mengatakan Partai Gerindra menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan keadilan sosial yang tertuang di UUD 1945.

“Tetapi kita (Gerindra) jangan besar kepala dan menyombongkan diri. Tetapi mungkin itulah kenyataannya. Mungkin tinggal kita yang masih bicara tentang Pasal 33, keadilan sosial, rakyat kecil, kaum tertindas dan lemah,” kata dia lewat video yang diunggah di akun Facebook Prabowo Subianto, kemarin.

Pasal 33 yang dimaksud Prabowo adalah yang tertuang di UUD 1945 ayat tiga. Pasal tesebut berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di video tersebut, Prabowo tidak henti-hentinya menegaskan bahwa Indonesia sekarang sedang berada dalam masa kritis dari segi kedaulatan ekonomi dan politik. Ia mengambil istilah state capture untuk menggambarkan Indonesia yang saat ini sedang dikuasai asing dan swasta. "Sumber ekonomi kita juga sudah lepas kendali dari penguasaan bangsa Indonesia," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah sekarang hanya menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai slogan. Ia menuding pemerintah kerap melanggar undang-undang dan menjalankan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prabowo mengatakan, kurang dari satu persen bangsa Indonesia yang menikmati kekayaan negara. Bahkan kata dia, tidak lebih dari 300 keluarga dari 250 juta orang yang menikmati kekayaan bangsa Indonesia.

“Bagaimana kita bisa katakan keadilan sosial kalau yang menguasai kekuasaan bangsa kita hanya segelintir orang saja,” kata Prabowo.

Prabowo berpesan kepada kader-kadernya bahwa mereka sedang berada di jalan yang benar. Ia mengatakan partainya punya peran meluruskan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berada di jalan yang salah. “Gerindra tidak mau jadi kacungnya bangsa asing,” kata Prabowo.

Di akhir video, Prabowo berpesan kepada kadernya untuk tetap tegar dan teguh dalam menghadapi tantangan. Ia mengatakan Gerindra sedang menghadapi tantangan yang berat dalam membela kedaulatan bangsa. “Yang kuat yang menang. Kalau kita lengah, lemah, dan malas, kita akan menjadi budak, jadi kacung,” kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

2 jam lalu

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 September 2024. Dok. Istimewa
AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.


FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

3 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.


Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

3 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan usai acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

Budi Gunawan menuturkan Desk Pilkada jadi satu dari tujuh prioritas pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya.


KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

4 jam lalu

APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti kontestasi politik di Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman
KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

Penggunaan gambar Prabowo di alat peraga kampanye pilkada diperbolehkan apabila kehadirannya sebagai petugas partai.


Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

5 jam lalu

Urutan menteri Kabinet Merah Putih terkaya kedua ditempati oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total kekayaan mencapai lebih dari Rp2,3 triliun per 27 Maret 2024. Dari total tersebut, harta terbanyak Erick merupakan tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp419 miliar. TEMPO/Ilham Balindra
Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

5 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

5 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

FPI dan peserta reuni aksi 411 menyatakan siap membela dan mendukung Prabowo bila mengabulkan ketiga tuntutan tersebut.


Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

5 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

Subsidi tak tetap sasaran Rp100 triliun, Pemerintahan Presiden Prabowo kemungkinan akan ubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).


Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

5 jam lalu

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mendatangi tempat pembuangan sampah ilegal di Gunung Putri, Bogor, Senin, 4 November 2024. Tempo/Irsyan
Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan tidak akan lagi menerbitkan izin untuk impor sampah plastik tersebut.


Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

6 jam lalu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri) berjalan usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan MK soal cipta kerja dan menyiapkan aturan soal UMP