Ogah Gaduh, PPP Tak Dukung Hak Angket Soal Pelantikan M. Iriawan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengkritik langkah pemerintah yang melantik Komisaris Jenderal M. Iriawan atau Iwan Bule sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat pada Senin 18 Juni 2018. Namun, dia mengimbau agar partai-partai politik tidak memperbesar kegaduhan politik menjelang Pilkada serentak yang tinggal menghitung hari, dengan mengajukan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Arsul, pilihan Penjabat Gubernur Jabar dari Pati Polri aktif ini menimbulkan perdebatan hukum yang tidak produktif dan kegaduhan politik yang tidak perlu. Kondisi yang menurutnya, seharusnya dihindari oleh pemerintah.

Baca juga: Demokrat Bakal Ajukan Hak Angket Menyoal Pelantikan Iwan Bule

"Namun PPP juga melihat forum untuk meminta akuntabilitas pemerintah bukan dengan penggunaan hak angket, melainkan melalui rapat kerja pengawasan di komisi DPR terkait atau dengan menggunakan terlebih dahulu hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden/Pemerintah," ujar Arsul saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 Juni 2018.

Dengan cara tersebut, ujar Arsul, partai tidak perlu memperbesar kegaduhan politik menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 Juni mendatang. "Sebuah kegaduhan jangan terus diperbesar dengan kegaduhan baru yang membuat DPR ini tambah tidak produktif di tengah rendahnya kinerja legislasi," ujar Arsul.

Polemik ini bermula pada kemarin, Senin, 18 Juni 2019, dimana sebanyak 11 anggota dewan dari Partai Gerindra memutuskan absen di acara pelantikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPRD Jawa Barat. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan, aksi boikot itu bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Mereka mempersoalkan status Iriawan yang berlatar profesi di kepolisian. Keputusan boikot dengan absen hadir secara total itu hanya berlaku di internal partai.

Baca juga:  Kontroversi M. Iriawan Jadi Penjabat Gubernur Jawa Barat

Sebelumnya kata Ricky, ada spekulasi pemerintah akan menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Penjabat untuk menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur yang habis masa kerjanya pada 13 Juni lalu. Penjabat Gubernur bekerja hingga Gubernur terpilih dan wakilnya dilantik pasca pemilihan gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. "Kalau Sekda bisa diterima dan netral," katanya Senin malam, 18 Juni 2018.

Penunjukan M. Iriawan yang mantan Kapolda Jabar itu, kata Ricky membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam Pilkada Jabar 2018. Apalagi ada mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang ikut kontes sebagai Wakil Gubernur bersama calon Gubernur TB Hasanuddin sokongan PDIP. "Sesama mantan Kapolda, ada juga jiwa corsa," katanya.

Baca juga:  Menjelang Pilgub Jabar 2018: Komjen M. Iriawan Jadi PJ Gubernur

Tak cukup sampai di sana, Partai Demokrat pun menyatakan akan mengajukan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat terhadap keputusan pemerintah yang melantik Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat itu. "Segera setelah libur lebaran selesai, kami akan mengajukan angket ke DPR," ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat dihubungi Tempo pada Selasa, 19 Juni 2018.

Ferdinad menjelaskan, Demokrat menilai pelantikan tersebut melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Atas dasar tersebut, Partai Demokrat mencurigai ada muatan kepentingan subjektif pemerintah atau Presiden dalam hal ini. "Terlebih pengakuan Tjahjo bahwa dia mengusulkan Sekjen Mendagri untuk Pj Gubernur, tapi Pak Jokowi tetap memilih Iwan Bule. Maka itu kita ingin mengetahui kebenaran yang ada," ujar Ferdinand.

Baca juga:  Tarik Iriawan Jadi Asops, Tito: Dia Mumpuni Hadapi Event Besar

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim pihaknya tak menyalahi aturan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan dasar hukum pelantikan tersebut. Pemerintah mengacu kepada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum.

"Dalam pasal tersebut disebutkan, dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bahtiar seperti dilansir keterangan tertulis, Senin, 18 Juni 2018.






8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

2 hari lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

2 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

3 hari lalu

Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 30 perwira Polri ke sejumlah jabatan, Kapolres Jaksel dijabat Kombes Ade Ary Syam Idradi


Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

3 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


Anies Baswedan Direkomendasikan Jadi Capres di Muskercab, Mardiono Sebut Masih Aspirasi Kader

3 hari lalu

Anies Baswedan Direkomendasikan Jadi Capres di Muskercab, Mardiono Sebut Masih Aspirasi Kader

Nama Anies Baswedan direkomendasikan oleh DPC PPP untuk menjadi capres 2024 yang bakal disodorkan dalam muswil DKI


Anies Baswedan Hadir di Mukercab PPP, Mardiono Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

3 hari lalu

Anies Baswedan Hadir di Mukercab PPP, Mardiono Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Mardiono mengatakan kehadiran Anies Baswedan dalam acara penutupan Mukercab tidak menjadi masalah karena termasuk dalam forum seremonial.


Anies Baswedan Kenang Kejayaan PPP, Pernah Menang Pemilu di DKI Jakarta dan Aceh

3 hari lalu

Anies Baswedan Kenang Kejayaan PPP, Pernah Menang Pemilu di DKI Jakarta dan Aceh

Anies Baswedan bersyukur para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta solid untuk maju pada kontestasi politik Pilpres 2024.


Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

4 hari lalu

Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas PPP terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

4 hari lalu

Anies Baswedan Puji Pendukung dan Pemilih PPP Rasional, Tak Sejalan Dia Cari yang Lain

Anies Baswedan menyatakan pendukung dan pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah rasional.


Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

4 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.