TEMPO.CO, Jakarta - Forum Rektor Indonesia meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan metodologi dalam menentukan sebuah perguruan tinggi terpapar radikalisme.
"BNPT harus menjelaskan metodologi dalam menentukan kampus yang terpapar radikalisme," ujar Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Juni 2018.
Baca: BNPT Kategorikan ITS Terpapar Radikalisme, Rektor Tunggu Data
BNPT sebelumnya merilis hasil penelitian tentang tujuh perguruan tinggi negeri yang menjadi tempat berkembangnya radikalisme. Tujuh kampus tersebut adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Firmanzah berpendapat, BNPT harus menjelaskan, kenapa sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai kampus yang terpapar radikalisme dan sebaliknya, kenapa kampus yang lain tidak termasuk.
Menurut Firmanzah, langkah BNPT merilis daftar kampus tersebut berdampak terhadap dunia akademik. Saat ini, rilis kampus yang terpapar radikalisme tersebut sedang dalam pembahasan intensif dan mengundang perdebatan dalam Forum Rektor Indonesia.
Firmanzah menyayangkan BNPT yang tidak melibatkan perguruan tinggi dalam memetakan kampus yang terpapar radikalisme. "Apalagi ini isu yang sangat sensitif. Seharusnya, sebelum informasi ini disampaikan ke publik, BNPT mengundang kami dari perguruan tinggi untuk membahasnya," ujarnya.
Baca: BNPT Sebut Universitas Rentan Radikalisme, UI Punya Skema Ini
Dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Alimun Hanif, juga mempertanyakan hal yang sama. Dia mencontohkan Universitas Riau yang beberapa waktu lalu menjadi lokasi penangkapan terduga teroris. Dalam rilis BNPT, Universitas Riau justru tidak masuk.
Rilis BNPT tersebut, tutur Alimun, tentu perlu dicermati. "Metodologinya apa, kenapa kampus ini masuk, kampus lain tidak masuk. Misalnya, kampus di Riau yang ada penangkapan terduga teroris tidak masuk rilis," katanya.
