Aksi Bela Bangsa dan Aksi Pancasila Batal di Titik Nol Yogya

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster pembatalan Aksi Bela Negara dan Aksi Bela Negara Pancasila. istimewa

    Poster pembatalan Aksi Bela Negara dan Aksi Bela Negara Pancasila. istimewa

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Aksi Bela Bangsa dan Yogyakarta Benteng Pancasila yang semula dijadwalkan berlangsung di Titik Nol Yogyakarta pada 1 Juni 2018, akhirnya dibatalkan. Kepolisian menilai dua aksi itu berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan karena digelar bersamaan dan lokasinya di pusat keramaian.

    "Dari potensi kerawanan, kami melihat itu alasan kenapa kami membatalkan," kata Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta, Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

    Baca: Amien Rais Batal Jadi Pembicara Aksi Bela Bangsa di Yogyakarta

    Sebelumnya, undangan dari kedua aksi itu telah beredar. Aksi Bela Bangsa dimotori kubu dari gerakan #2019GantiPresiden. Sementara itu, aksi lain digagas kubu yang bersebrangan.

    Polisi melihat apabila keduanya diberikan izin, berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan. "Di Titik Nol besok (Jumat, 1 Juni) tidak ada kegiatan sama sekali. Silakan masyarakat tidak usah khawatir dan takut," ujar Ahmad Difiri.

    Pembatalan itu diputuskan setelah kedua kubu bertemu dengan Kapolda pada Rabu malam, 30 Mei 2018. Dalam pertemuan itu disepakati kedua aksi di Titik Nol Yogya dibatalkan.

    Baca: Tanpa Amien Rais, Aksi Bela Bangsa di Yogya Diikuti 5.000 Peserta

    Saat dikonfirmasi, koordinator aksi Bela Bangsa, Dwi Kuswantoro, mengatakan pihaknya akan tetap menggelar aksi tetapi lokasinya dipindahkan ke depan Gedung PDHI di Alun-alun Utara dan acaranya diundur, Minggu, 3 Juni 2018. ”Kesepakatan kami, tetap ada aksi tapi pindah lokasi dan hari,” kata dia.

    Dari kubu Aliansi Masyarakat Yogyakarta “Yogyakarta Benteng Pancasila” juga tetap mengadakan aksi pada Jumat, 1 Juni 2018. Namun lokasinya dipindah ke Stadion Kridosono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.