Minggu, 27 Mei 2018

KPK Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan dan Istri sebagai Tersangka

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan), menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Bupati Bengkulu Selatan, di gedung KPK, Jakarta, 16Mei 2018. Barang bukti uang sebesar Rp. 100 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen fee terkait pengadaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Selatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan), menunjukkan barang bukti uang hasil OTT Bupati Bengkulu Selatan, di gedung KPK, Jakarta, 16Mei 2018. Barang bukti uang sebesar Rp. 100 juta merupakan bagian dari 15 persen komitmen fee terkait pengadaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Selatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka penerima hadiah atau janji terkait dengan sejumlah proyek di Bengkulu Selatan.

    "Setelah melakukan pemeriksaan, diduga ada indikasi korupsi oleh Bupati Bengkulu Selatan," kata Wakil Ketua KPK Basariah Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

    Baca juga: Istri Bupati Bengkulu Selatan dan Pengusaha Ikut Diamankan KPK

    KPK menyangka Dirwan menerima uang Rp 98 juta dari kontraktor bernama Juhari. Uang tersebut diduga merupakan sebagian dari 15 persen commitment fee yang disepakati sebagai jatah bupati atas pengerjaan lima proyek jembatan dan jalan dengan mekanisme penunjukan langsung. Total anggaran untuk lima proyek itu berjumlah Rp 750 juta, sementara Dirwan diduga mendapat jatah total Rp 112,5 juta.

    Selain terhadap Bupati Bengkulu Selatan, KPK juga menetapkan istri sang bupati, Hendrati, dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati, yang juga keponakan Dirwan, sebagai tersangka penerima suap. Adapun kontraktor bernama Juhari disangka sebagai pemberi suap.

    Baca juga: Tiba di Gedung KPK, Bupati Bengkulu Selatan Enggan Berkomentar

    KPK menyangka Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Juhari disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.

    Basariah mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. KPK kemudian menangkap keempat orang tersebut dalam operasi tangkap tangan di rumah Dirwan di Bengkulu Selatan.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Dua Pendaki Mahasiswi Univesitas Parahyangan Gapai Seven Summits

    Pada 17 Mei 2018, dua mahasiswi Universitas Parahyangan, Bandung, Fransiska Dimitri Inkiriwang dan Mathilda Dwi Lestari, menyelesaikan Seven Summits.