Fahri Hamzah: Jokowi Gagal Ikut Pilpres 2019, karena...

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin bersilaturahmi dengan pengemudi angkutan barang di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin bersilaturahmi dengan pengemudi angkutan barang di Istana Negara, Jakarta, 8 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menyebut ada tiga alasan yang membuat Joko Widodo (Jokowi) berpotensi gagal menjadi calon presiden tahun depan. "ljin menulis kembali alasan ke-3 kenapa incumbent pak #JokowiGagalNyapres." Fahri menulis dalam akun instagramnya @fahrihamzah, Selasa, 7 Mei 2018.

    Berikut adalah alasan Fahri memperkirakan Jokowi akan gagal jadi calon presiden pada pemilihan presiden 2019:

    Baca: Perdana Menteri Cina Minta Jokowi Izinkan Jeruk Mandarin Masuk ...

    • Banyak janji Jokowi yang tidak ditepati.
    • Ulah relawan Jokowi yang membikin masalah.
    • Konflik parpol yang mendukung Jokowi.

    Baca: Fadli Zon Minta Jokowi Contohkan Cara ...

    Di atas kertas partai koalisi Jokowi paling banyak. Bahkan, ada tujuh parpol yang masuk kabinet, tidak termasuk “partai” relawan. Parpol pendukung Jokowi sekarang sadar bahwa jika ingin punya nama, harus menjual nama yang layak dijual. “Inkumben adalah “merek dagang” paling terkenal bagi parpol.”

    Sehingga, kata dia, jika nama itu didekatkan maka parpol akan mendapatkan efek popularitas. Saking berebut nama, berebut pula yang ingin menjadi partai pendukung Presiden Jokowi. “lnilah yang kemudian menjadi awal konflik yang semakin tajam." Fahri melihat konflik kini berada di belakang layar dan sesekali muncul tanpa terasa. Terutama di antara partai besar.

                                                                                       


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.