INFO NASIONAL - Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Hortikuktura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan, akan mengevaluasi 13 importir bawang putih yang mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) jika terbukti melakukan kartel.
Menurut dia, Kementerian Pertanian tidak akan segan me-blacklist perusahaan-perusahaan itu. “Ini sudah tidak masuk akal,” kata pria yang akrab disapa Anton ini.
Baca Juga:
Dia menuturkan harga bawang putih di Cina saat ini hanya sekitar Rp 8.000 per kilogram. Jika ditambah biaya sortir dan ongkos kirim ke Indonesia yang sekitar Rp 2.000 per kilogram, kata Anton, dengan total sekitar Rp 10 ribu per kilogram, bawang putih itu sampai di Indonesia. “Namun ini apa-apaan? Bisa dibayangkan, impor setahun 450 ribu ton, dengan harga bawang putih Rp 40 ribu per kilogram, untungnya bisa Rp 13,5 triliun. Sangat fantastis dan tidak wajar,” ujarnya.
Karena itu, kata Anton, Kementerian Pertanian tidak akan segan untuk melakukan blacklist terhadap perusahaan-perusahaan yang menyulitkan kehidupan rakyat Indonesia. Terkait dengan perbaikan di internal organisasi Kementerian Pertanian, Anton mengatakan, sikap tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam hal membersihkan aparaturnya dari tindak korupsi dan kolusi juga sangat tegas. “Menteri Pertanian telah memberhentikan lebih dari 1.200 pejabat di lingkup Kementerian Pertanian yang dianggap tidak cakap. Bahkan, ada beberapa pejabat yang dipecat Menteri karena korupsi dan kolusi,” tuturnya.
Kementerian Pertanian juga akan melakukan verifikasi ketat terhadap wajib tanam dari 13 importir yang sudah melakukan importasi bawang putih. “Apabila tidak dilakukan sesuai dengan komitmen, kami tidak segan-segan akan menghentikan izin RIPH-nya,” ucap Anton.
Baca Juga:
Dalam rangka menghentikan kegiatan kartel di komoditas bawang putih, Kementerian Pertanian akan menggaet pengusaha lokal dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk ikut terlibat dalam importasi bawang putih. “Saat ini komunikasi dengan pengusaha lokal sudah dilakukan secara intensif dan sudah banyak yang berminat untuk importasi ini,” kata Anton.
Anton mengatakan, Kementerian Pertanian sudah bekerja ekstra keras untuk mengejar swasembada. Saat ini luas tambah tanam bawang putih pada 2017-2018 sudah mencapai 14 ribu hektare atau meningkat hampir 700 persen dibandingkan dengan kondisi eksisting. “Kami tidak main-main terhadap upaya mencapai swasembada bawang putih 2021,” tuturnya.
Karena itu, Kementerian Pertanian pun mengapresiasi dan mendukung penuh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menginginkan untuk membubarkan kartel bawang putih ini. "Kementerian Pertanian mendukung penuh DPR dan kami bekerja sama secara intensif dengan satuan petugas pangan untuk menghentikan praktik kartel bawang putih ini," katanya. (*)
