TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menjelaskan alasan pembukaan lahan untuk kepentingan bisnis di saat Zulkifli Hasan jadi Menteri Kehutanan. Menurut Drajad kebijakan Zulkifli saat itu adalah program dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Salah satu yang dikejar adalah izin untuk dunia usaha. Jika Bang Zul tidak menjalankan itu maka dia tidak menjalankan agenda pemerintah,” kata Drajad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Februari 2018. Kebijakan berbeda, kata dia, justru dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengerem pemberian izin kepada perusahaan.
Baca juga: Zulkifli Hasan: Poros Ketiga Bukan untuk Tambah Calon Presiden
Drajad pun mengklaim bahwa Ketua Umum PAN itu telah melakukan terobosan dengan menerapkan perizinan secara online dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alhasil, perizinan pun dapat dikeluarkan makin cepat. “Ini alasan Bang Zul cukup banyak memberi perizinan,” kata dia.
Pemerintahan SBY, Drajad menjelaskan, berhasil memperbaiki gini rasio ketimpangan lahan. Dasarnya, data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan rasio gini pada angka 0,68 pada 2013. Angka ini turun dari 0,72 pada 2003 rasio gini yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. “Saya tidak berani mengklaim langkah Bang Zul mengurangi rasio gini,” ujarnya.
Sebelumnya lembaga Greenomics Indonesia melakukan sebuah studi mengenai total luas lahan yang diberikan kepada pebisnis pada 2004-2017 untuk izin perkebunan. Hasilnya, pemerintah melepas lebih dari 2,4 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 36 kali lipat luas DKI Jakarta untuk izin perkebunan. Dari angka itu, Menteri Kehutanan saat itu Zulkifli Hasan, membebaskan 70 persen lahan untuk pelaku bisnis.
Baca juga: Polemik Amien Rais dan Luhut, PAN Beberkan Sumber Data
Greenomics menanggapi tudingan Amien Rais bahwa 74 persen lahan di Indonesia dimiliki pihak asing. Padahal, lebih dari 90 persen izin perkebunan yang terbit merupakan izin ekspansi perkebunan sawit. Diperkirakan 2,2 juta hektar izin diberikan pada 10 tahun pemerintahan SBY. Sementara itu, Presiden Jokowi tercatat baru mengizinkan 200 ribu hektar selama hampir empat tahun pemerintahan.
