Dana Pramuka Tak Ada di APBN, Adhyaksa Dault Kecewa ke Menpora

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 29 Maret 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 29 Maret 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengaku kecewa dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait permohonannya untuk bertemu dan membahas dana pramuka yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    "Saya agak kecewa ketika kita bikin surat audiensi didisposisi harap ketemu dengan deputi. Kami diterima deputi. Ya saya pikir sudah lah berarti kan tidak ada komunikasi," kata Adhyaksa di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.

    Baca juga: Adhyaksa Dault Menuduh Menpora Imam Nahrawi Menyikat Pramuka

    Adhyaksa menilai, semestinya ia dapat bertemu langsung dengan Imam lantaran dirinya merupakan mantan menteri pemuda dan olahraga. "Saya mantan Menpora lima tahun mau bertemu dengan beliau didisposisi harap bertemu dengan deputi. Kan gimana coba, ya kan? Dua tahun lalu masih bisa kita ketemu kan."

    Adhyaksa mengaku sudah menerima keputusan Imam. Namun, dia menilai keputusan tersebut tetap salah menurut undang-undang. Kwarnas, kata dia, berhak menerima anggaran pramuka seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

    Pada Pasal 43, Ayat 2 soal keuangan menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Baca juga: Selamat Hari Pramuka, Adhyaksa: Temu Generasi Y dan Z di Raimuna

    Menurut Adhyaksa Dault, saat dirinya menjabat sebagai Menpora selama lima tahun di era Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dana pramuka selalu dianggarkan. Selain itu, kebijakan Imam yang memberikan anggaran pramuka langsung ke kwartir daerah dianggap Adhyaksa sebagai hal yang lucu. Pasalnya, kata dia, Imam membawa konflik pribadi ke dalam organisasi yang dipimpin Adhyaksa.

    "Kalau tidak suka pada Adhyaksa pribadi, ya sudah, tapi organisasi tetap harus dijaga dong. Saya dulu waktu jadi menteri 5 tahun ada orang-orang organisasi beberapa yang tidak suka sama saya, tetap saja anggaran kita kasih. Itu prosedur. Tapi tahun ini aneh," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.