Opsi Golkar Soal Cawapres Jokowi, Eva Sundari: Jangan Memaksa

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Tempo/Tony hartawan

    Anggota DPR RI fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Tempo/Tony hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Sundari menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono soal calon wakil presiden Joko Widodo alias cawapres Jokowi dari Golkar harga mati. Menurut Eva, ihwal cawapres Jokowi semestinya dikembalikan kepada preferensi sang inkumben.

    "Semua yang penting Pak Jokowi, enggak boleh orang memaksa seperti itu," ujar Eva di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Maret 2018.

    Baca juga: Opsi Golkar Soal Cawapres Jokowi, Arsul Sani PPP: Belum Waktunya

    Dalam Rakernas Golkar kemarin, Agung mengatakan cawapres Jokowi dari Golkar adalah harga mati. Jika Golkar tidak mendapat posisi cawapres, Agung meminta penambahan kursi Golkar di kabinet.

    Eva mengingatkan bahwa keputusan memilih cawapres mestilah didasari oleh kepentingan bersama, bukan hanya salah satu pendukung. "Kalau semua pendukung pakai logika seperti itu, enggak jalan dong pemerintahan ini."

    Menurut dia, meski partai-partai pengusung Jokowi mengatakan telah mengantongi beberapa nama yang berpotensi sebagai cawapres, yang terpenting adalah preferensi dari sang presiden. Menurut Eva, Jokowi tentu akan mengambil tokoh yang menambah elektabilitasnya. "Itu tidak harus ketua umum partai," ujarnya.

    Pertimbangan lain, kata dia, cawapres Jokowi tersebut bisa menambah kekuatan dukungan di Dewan. Syarat lain, kata Eva, cawapres Jokowi adalah tokoh yang bisa membentuk pemerintahan yang kuat dengan presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.