JK: Golkar Perlu Cari Kader untuk Bantu Jokowi di Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 20 Desember 2017. Munaslub Partai Golkar ini juga memberikan amanat tunggal kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi pengurus DPP Golkar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 20 Desember 2017. Munaslub Partai Golkar ini juga memberikan amanat tunggal kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi pengurus DPP Golkar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Partai Golkar perlu mencari kader yang bisa mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019. Hal ini dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto tentang Jokowi yang nyaman berpasangan dengan tokoh Golkar.

    "Kalau itu harus dicari lagi kader-kader Golkar yang bisa membantu (Jokowi)," kata Jusuf Kalla usai menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

    Baca juga: Soal Cawapres, Airlangga Klaim Jokowi Nyaman dengan Kader Golkar

    Namun Jusuf Kalla menyatakan belum ada calon yang direkomendasikan partai kepada Jokowi. "Belum ada yang merekomendasikan, terkecuali PKB," katanya. 

    Jusuf Kalla mengatakan calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi harus memenuhi dua kriteria utama. Pendamping Jokowi harus membantu elektabilitas. Cawapres Jokowi harus memiliki konstituen sendiri sehingga dapat mendorong perolehan suara.

    Baca juga: Airlangga Hartarto Bantah Rakernas Golkar Bahas Cawapres Jokowi

    Pendamping Jokowi juga harus memiliki kemampuan menjalankan tugas-tugas presiden. Tanpa kemampuan tersebut, Jusuf Kalla menyatakan wakil presiden tak akan memiliki fungsi apapun.

    Saat ditanya mengenai kecocokan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dengan kriteria tersebut, Jusuf Kalla berkomentar singkat. "Ah, itu banyak hal yang cocok. Tinggal usaha saja," kata Kalla. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.