Jaksa Agung: Usut Peserta Pilkada, KPK Alpa Asas Kebermanfaatan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo berfoto bersama usai menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam tindak pidana korupsi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 29 Maret 2017. TEMPO/Rezki A.

    Ketua KPK Agus Rahardjo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo berfoto bersama usai menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam tindak pidana korupsi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 29 Maret 2017. TEMPO/Rezki A.

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan asas kebermanfaatan dalam penundaan penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah.

    Prasetyo berujar, dalam penegakan hukum, ada tiga asas yang harus dipertimbangkan, yaitu asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Menurut dia, KPK alpa mempertimbangkan asas kebermanfaatan. "Bukannya asas keadilan dan kepastian saja," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret 2018.

    Baca: Penundaan Status Tersangka Peserta Pilkada Dinilai Beri 2 Manfaat

    Menurut Prasetyo, bila KPK mempertimbangkan asas kebermanfaatan dalam penegakan hukum terhadap calon kepala daerah, ada dua manfaat yang bisa dicapai. "Pertama, manfaat dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada yang tidak terganggu proses hukum," ujarnya.

    Selain itu, menurut Prasetyo, penundaan proses hukum tidak serta merta menghentikan kasus calon kepala daerah. Dia memastikan proses hukum calon kepala daerah akan berlanjut seusai kontestasi pilkada.

    Simak: Gerindra Kritik Polri Soal Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

    "Dengan demikian, keduanya tidak terganggu. Yang satu hanya ditunda proses hukumnya, tapi proses pemilihan jalan terus," ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga mengimbau KPK menunda proses hukum yang membelit calon kepala daerah. Dia menyebut penundaan itu bertujuan mencegah tuduhan bahwa KPK masuk ke ranah politik dalam pilkada 2018.

    Menanggapi permintaan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyarankan Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Perpu itu mengatur agar calon kepala daerah yang menjadi tersangka bisa diganti partai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.