Gerindra Kritik Polri Soal Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani ( kiri) memberi sambutan  saat perayaan puncak ulang tahun ke 10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani ( kiri) memberi sambutan saat perayaan puncak ulang tahun ke 10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik perintah Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah peserta pilkada yang terindikasi tindak pidana.

    "Ini kan problem politik campur masalah hukum," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 15 Maret 2018.

    Baca: Usul KPK tentang Perpu Calon Kepala Daerah, Wiranto: Tidak Mudah

    Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian telah memberi perintah untuk menghentikan sementara proses hukum calon kepala daerah terindikasi tindak pidana. Perintah tersebut untuk menjaga potensi jatuhnya elektabilitas setiap pasangan calon menjelang pemilihan. Alasan ini, kata Tito, berkaitan dengan asas keadilan bagi seluruh pasangan calon yang berkompetisi di pilkada.

    Kebijakan Tito ini berbeda dengan yang dilakukan KPK. Lembaga antirasuah bahkan menyebut akan segera mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Menurut Muzani, KPK menempatkan diri sebagai lembaga yang tidak dintervensi.

    Baca: Permintaan Wiranto pada KPK, Intervensi atau Demi Stabilitas?

    Kebijakan pemerintah, kata Sekjen Gerindra hanya dilihat sekadar untuk menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan kepala daerah 2018. Kebijakan ini pun dinilai Muzani menghapus prinsip kesamaan di muka hukum. "Kalau seseorang memenuhi syarat (menjadi tersangka), apakah ia akan ditunda," kata dia.

    Alasan stabilitas keamanan juga yang membuat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat mengimbau agar KPK menunda proses hukum bagi calon Kepala Daerah. Ia mengimbau hal tersebut agar tidak timbul perkiraan atau salah sangka di publik bahwa KPK memasuki ranah politik dalam pilkada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.