TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Ombudsman akan mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menerima Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara. Dugaan pelanggaran muncul karena PSI menyatakan pertemuan itu membicarakan strategi pemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.
Namun Ombudsman harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, baik kepada Jokowi maupun PSI, mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan itu. “Karena kami baru mendapat informasi dari media saja,” kata Wakil Ketua Komisi Ombudsman Lely Pelitasari, Ahad, 4 Maret 2018.
Baca:
ACTA akan Melaporkan Pertemuan Jokowi-PSI ...
Bertemu Jokowi, PSI Tawarkan Kampanye ...
Lely mengatakan, jika benar isi pembicaraan pertemuan itu mengenai strategi pemenangan Jokowi dalam pemilu, Ombudsman akan menelusuri lebih dalam. Ombudsman harus menelusuri apakah isi pembicaraan itu memang sudah diagendakan sejak awal atau hanya pembicaraan yang muncul di sela-sela pertemuan. “Masih banyak hal yang perlu kami luruskan,” katanya.
Sikap resmi Ombudsman mengenai polemik ini baru diputuskan saat rapat pleno pada Senin, 5 Maret 2018. “Pernyataan resmi dari kami baru keluar seusai rapat pleno,” kata Lely.
Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Tsamara Amany mengunjungi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 1 Maret 2018. Dalam pertemuan itu, Grace mengatakan membicarakan strategi pemenangan pemilu 2019 bersama dengan Jokowi.
Baca juga:
Gerindra Kritik Pertemuan Jokowi dan PSI di...
Ketua PSI Grace Natalie Dukung Jokowi Cari...
Grace juga mengaku membicarakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019. Grace mengatakan PSI akan tetap mendukung Jokowi, siapa pun calon wakil presidennya.
Isi pertemuan itu dikritik sejumlah pihak. Partai Gerindra dan PKS menganggap Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan saat menggunakan Istana Negara untuk membicarakan pemenangan pilpres 2019. “Pak Jokowi sekarang sangat jelas mempertontonkan sikap yang terlalu kebelet, sehingga beliau mengabaikan prinsip yang seharusnya tidak dilakukan Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Sabtu, 3 Maret 2018.
