Alumni 212 Geruduk Sidang Ahok? Bachtiar Nasir: Itu Hak MA, Tapi.

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir usai acara konferensi pers Aksi Bela Palestina di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu, 16 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia

    Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir usai acara konferensi pers Aksi Bela Palestina di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu, 16 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta -Sidang Peninjauan Kembali atas vonis penistaan agama yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, Senin 26 Februari 2018. Sidang itu juga membuat alumni 212, gerakan aksi 2 Desember 2017 yang menuntut Ahok disidang saat itu, turun mengeruduk Gedung Pengadilan.

    Apa yang membuat mereka turun kembali? Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir mengatakan, meski PK yang diajukan Ahok adalah hak Mahkamah Agung dalam memutuskan, namun masyarakat tetap ingin menyampaikan pendapatnya atas sidang PK Ahok. Bachtiar berdalih, itu adalah hak konstitusional warga negara.

    Lihat: Ahok Mengajukan PK, Din Syamsuddin: Ada Aksi Ada Reaksi
    Ini Dasar Hukum Ahok Boleh Tidak Hadir di Sidang PK

    "Teman-teman di lapangan saya pikir berhak untuk mengeskpresikannya secara konstitusional dan demokratis," kata Bachtiar yang ditemui usai menghadiri milad pertama organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara di Aula Komplek DPR Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 25 Februari 2018.

    Saat ditanya jumlah masa yang diklaim para alumni 212 mencapai 5 ribu orang yang akan mengawal sidang PK Ahok, Bachtiar menjawab "Mudah-mudahan."

    Simak: Bagaimana peluang PK Ahok? Bandingkan dakwaan, tuntutan jaksa, dan vonis hakim di kasus penistaan agama...

    Juru bicara Pengadilan Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan, Ahok mengajukan PK karena dua alasan. Alasan yang diajukan Ahok adalah adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara dan adanya pertentangan yang nyata antara fakta dan kesimpulan hakim.

    "Jadi kekhilafan hakim itu dia anggap suatu kekeliruan yang nyata," kata Jootje Sampaleng pada Selasa, 20 Februari 2018.

    Menurut Jootje, Ahok menggunakan putusan terpidana perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Buni Yani sebagai referensi pengajuan PK tersebut. Namun, Ahok tidak mengajukan novum alias bukti baru dalam permohonan PK.

    Baca: Sachzie, Murid SD Minta Diantar Neneknya Lihat Ahok di Pengadilan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.