INFO NASIONAL - Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menggelar Seminar dan Loka Karya (Semiloka) Bisnis Kehutanan Indonesia bertema “Penguatan Kepastian Usaha, Revitalisasi Bisnis Kehutanan dan Optimalisasi Rantai Nilai” di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018. Acara ini dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, yang mewakili Menteri LHK.
Dalam arahannya, Bambang menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan KLHK dalam hal tata kelola hutan. Pertama, soal moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut.Kedua, mengenai perbaikan sistem perizinan yang bukan hanya mempercepat perizinan di bidang usaha kehutanan saja tapi juga memfasilitasi perizinan-perizinan lain di Kementerian Lembaga lain, dan tidak pernah lepas bagaimana menyikapi izin-izin lingkungan untuk mendukung infrastruktur pembangunan lainnya. Ketiga adalah terkait penegakan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat.
Baca Juga:
Bambang juga membahas tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdapat di daerah-daerah. KPH ini penting bagi kemajuan bisnis di bidang kehutanan di Indonesia. Menurutnya, potensi hutan yang sangat besar ini tidak dapat ditanggung oleh pemerintah pusat saja. Maka lahirlah Undang-undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dalamnya terdapat bab tentang kepengurusan hutan.
Dalam UU No. 41 tahun 1999 ini, pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk mewujudkannya. Pertama, harus melakukan perencanaan kehutanan dengan baik dan kemudian mengelolanya. Kedua, melakukan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan. Ketiga, melakukan pengawasan.
Bambang menuturkan saat dibentuk KPH merupakan bagian dari perencanaan kehutanan yang memiliki lima kegiatan yang harus dilaksanakan. Di antaranya, inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Kelima hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian berlanjut ke pengelolaan hutan.
Baca Juga:
Tahap perencanaan ini menurut Bambang sangat penting, namun karena dahulu tuntutan untuk mengejar ekonomi sangat tinggi maka perencanaan tidak maksimal. “Dulu kita mengejar ekonomi, sehingga hutan harus bisa menjadi sumber penghidupan untuk mengejar ekspor dan sebagainya,” ujarnya.
Hadirnya KPH menjadi jaminan kelestarian hutan di Indonesia di tingkat tapak. Diharapkan, DKN bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mampu mendorong kerja sama dengan KPH di daerah-daerah sehingga menjadi kekuatan yang besar. Harapan utamanya adalah dari KPH inilah lahir komoditi-komoditi unggulan hutan dan hasil hutan. “Jangan hanya perusahaan saja yang muncul, perusahaan itu ada di dalam KPH,” ucap Bambang.
Bambang mencontohkan bahwa ada KPH di Kalimantan Timur yang mempunyai potensi besar hutan alam yang mendukung usaha plywood. Banyak KPH di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang berhasil membawa nama baik Indonesia dalam bisnis kehutanan ini.
Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional Didik Suharjito dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting. Menurutnya, ini adalah program dari DKN untuk mendorong bagaimana meningkatkan peran sektor kehutanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun juga kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi atau tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya hutan di Inonesia. “Melalui upaya-upaya inilah kita dapat meningkatkan peran serta para pihak di dalam pengelolaan sumber daya hutan, sekaligus dapat menjaga hutan kita supaya kelestarian sumber daya hutan itu dapat diwujudkan,” katanya. (*)
