INFO NASIONAL - Untuk meninjau progres dana desa di Kabupaten Karawang, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melakukan dialog dengan para kepala desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa, 23 Januari 2018.
Dalam dialog tersebut, berbagai keinginan disampaikan para kepala desa dan Direktur BUMDes. Salah satunya dorongan Kementerian Desa untuk pengembangan BUMDes.
Baca Juga:
"Saya ingin BUMDes lebih berdaya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi setiap BUMDes harus menjadi pusat perekonomian masyarakat desa," ujar Eko yang langsung menelepon Direktur Utama BRI untuk membantu perkembangan BUMDes di Karawang.
Menteri Eko meminta agar dalam waktu dekat BUMDes segera dibantu untuk pemasangan EDC-nya. Dengan demikian, BUMDes benar-benar bisa menjadi pusat perekonomian masyarakat desa karena bisa melakukan berbagai macam transaksi.
"Jadi BUMDes atau desa, kalau mau transfer atau narik uang, tinggal ke BUMDes-nya," ucapnya.
Baca Juga:
Permintaan Menteri Eko disambut baik pihak BRI. Bahkan pihak BRI hari ini langsung memasang EDC di BUMDES.
Bukan hanya itu, khusus untuk BUMDes Berkah Bersama yang beranggota12 BUMDes di Kecamatan Cilamaya Wetan, Eko berjanji akan mengeluarkan kucuran anggaran tambahan sebesar Rp 100 juta.
"Uang Rp 100 juta ini saya ingin BUMDes membantu para pedagang kecil. Terus saya tantang pak Wabup (wakil bupati) untuk mengalokasikan anggaran juga," tuturnya.
Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari menyanggupi tantangan yang diberikan Menteri Eko, yang merupakan rekan dekatnya itu. Bahkan, di hadapan kepala desa, pengurus BUMDes, dan warga, Jimmy, sapaan akrab Ahmad Zamakhsyari, akan memberikan anggaran sebesar Rp 50 juta untuk tambahannya.
"Siap, saya alokasikan Rp 50 juta ya," ucap Jimmy yang disambut tepuk dan sorak warga yang hadir.
Menteri Eko sendiri datang ke Karawang, tepatnya di Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, untuk meresmikan rice mill BUMDes Bersama Berkah Bersama karena sumber anggaran pembangunannya berasal dari pos anggaran Kementerian Desa. Menteri Eko hadir tanpa prosedur resmi, melainkan hanya di kontak wakil bupati melalui WhatsApp pribadinya. (*)
