Komnas HAM Temui Ketua DPR, Bahas Asmat Hingga LGBT

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kedatangan pimpinan Komnas HAM di komplek DPR/MPR, Jakarta, 23 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

    Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kedatangan pimpinan Komnas HAM di komplek DPR/MPR, Jakarta, 23 Januari 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo menerima kedatangan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruangannya, Komplek Parlemen Senayan pada Selasa, 23 Januari 2018. Pada kesempatan itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik datang bersama sejumlah pimpinan Komnas HAM.

    "Komnas HAM menyampaikan beberapa rencana kerjanya. DPR menyampaikan harapan agar Komnas HAM lebih baik," kata Bambang menjelaskan tujuan pertemuan tersebut.

    Baca: Tiga Permasalahan Hak Asasi ini Jadi Prioritas Komnas HAM di 2018

    Bambang Soesatyo juga meminta agar Komnas HAM menggenjot kinerja mereka agar publik tetap menaruh perhatiannya pada lembaga itu. Sebab, kata dia, Komnas HAM pernah sangat terkenal pada Orde Baru, seperti yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini.

    "Komnas HAM agar fokus pada agenda politik mengamankan hak dasar warga negara. Ini peer Komnas HAM," kata Bambang Soesatyo.

    Menurut Bambang, Komnas HAM juga memiliki tugas pokok untuk menghadapi musibah kemiskinan di Asmat, Papua. Ia meminta lembaga tersebut agar berteriak lantang dan menyentil pemerintah supaya menuntaskan peristiwa anak dengan gizi buruk yang terjadi di sana.

    Baca: Komnas HAM Prediksi Terjadi Pelanggaran HAM di Pilkada 2018

    Adapun terkait persoalan lesbian gay biseksual transgender atau LGBT, politikus Partai Golkar itu meyakini Komnas HAM memiliki satu pandangan dengan DPR. Ia menilai, Komnas HAM mendukung adanya perluasan pemidanaan perilaku LGBT dalam revisi KUHP. "Mempertontonkan kemesraan di depan publik bisa dipidana harapan kami, supaya budaya ini tidak merusak moral," ujarnya.

    Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, lembaganya perlu membuat kajian terlebih dulu mengenai permasalahan LGBT. Ia enggan memberikan keterangan di luar kapasitasnya agar tidak menimbulkan distorsi.

    Sebab, masukan Komnas HAM dalam revisi KUHP hanya sebatas mengenai permasalahan hak asasi berat. "Waktu memberikan masukan itu belum ada kaitan dengan pasal sekarang (tentang LGBT)," kata Taufan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.