KPK Ingin Tangani Korupsi Swasta, Arsul Sani: Jangan Nafsu Besar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kiri) Al Araf (Direktur Imparsial), Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR), dan Ronal Rofiandi (peneliti PSHK) menjadi pembicara pada diskusi publik

    (dari kiri) Al Araf (Direktur Imparsial), Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR), dan Ronal Rofiandi (peneliti PSHK) menjadi pembicara pada diskusi publik "Urgensi Revisi UU Ormas" yang diadakan LSM Imparsial di Jakarta, 20 November 2017. Dari diskusi ini menyimpulkan bahwa UU Ormas sebagai UU Payung hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit dan akan berujung mencederai ruang gerak kemerdekaan berorganisasi di Indonesia. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arsul Sani, mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak bernafsu besar untuk terlibat menangani perkara korupsi di sektor swasta.

    "Lah, yang di dumas (pengaduan masyarakat) saja masih ribuan belum tertangani. Lah, ini ada isu baru mengenai sektor korupsi swasta murni mau ikut juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

    "Ibarat anak, itu mau semuanya. Apakah itu dimakan atau enggak urusan belakangan. Jangan seperti itu. Nafsu besar, kapasitas terbatas. Itu tidak boleh terjadi."

    Baca juga: Ingin Korupsi Swasta Masuk Revisi UU Tipikor, KPK Susun Konsep

    Arsul menjelaskan, lembaga antirasuah tersebut tidak bisa menangani perkara korupsi di sektor swasta secara murni jika tidak ada penyelenggara negara yang terlibat.

    Di sisi lain, kata dia, masih terlalu dini untuk menyebutkan KPK tidak bisa masuk ke ranah korupsi sektor swasta. Sebab, dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya membahas soal pidana materiil. "Tidak bicara soal kelembagaan ataupun hukum acara," ujarnya.

    Saat ini, DPR sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang KUHP, yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta, yaitu yang murni dilakukan pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan ke KUHP.

    Korupsi sektor swasta sudah masuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Namun dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga hal tersebut akan diatur di RUU KUHP.

    Baca juga: Ketua KPK Dorong Revisi UU Tipikor Sentuh Sektor Swasta

    Adapun jika KPK bisa menangani perkara korupsi sektor swasta, Arsul menilai aturan itu mesti masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau merevisi undang-undang kelembagaan KPK. Namun Arsul mengatakan yang kerap jadi masalah adalah KPK menutup pintu lebih dulu jika ada wacana merevisi Undang-Undang KPK. "Padahal paling tepat, kalau mau memperluas kewenangan, ya, di undang-undang lembaga itu sendiri," ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif meminta lembaga yang dipimpinnya mendapatkan kewenangan mengusut korupsi swasta yang tertuang dalam KUHP. "Dalam KUHP, harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta," tuturnya di Jakarta pada Sabtu, 20 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.