Revisi KUHP, KPK Ingin Tangani Kasus Korupsi Sektor Swasta

Reporter

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan pers saat menunjukkan hasil sitaan tas mewah milik tersangka Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari, di gedung KPK, Jakarta, 16 Januari 2018. Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laode M. Syarif meminta lembaga yang dipimpinnya mendapatkan kewenangan mengusut korupsi swasta yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Dalam KUHP, harus ada pasal yang mengatakan bahwa KPK juga memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi swasta," katanya di Jakarta pada Sabtu, 20 Januari 2018.

Saat ini, DPR sedang memfinalisasi Rancangan Undang-Undang KUHP, yang menyepakati tindak pidana korupsi sektor swasta, yaitu yang murni dilakukan pihak swasta tanpa mengikutsertakan penyelenggara negara dimasukkan ke KUHP.

Baca: Ketua KPK Dorong Revisi UU Tipikor Sentuh Sektor Swasta

Korupsi sektor swasta sudah masuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC). Namun dalam legislasinya masih banyak kekurangan sehingga hal tersebut akan diatur di RUU KUHP. "Tapi penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap korupsi sektor swasta hanya Polri dan kejaksaan," ujar Laode.

KPK, menurut dia, tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta karena Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. "Dalam KUHP sebelumnya, yang merupakan peninggalan Belanda, tidak diatur kewenangan untuk mengusut korupsi di sektor swasta," ucapnya.

Baca: KPK dan Kadin Sepakat Cegah Korupsi Sektor Swasta

Ia pun menilai, jika korupsi sektor swasta hanya dapat diinvestigasi Polri dan kejaksaan, hal tersebut adalah suatu kesalahan atau kebodohan berpikir. "Karena tidak ada alasan filosofi/sosial/legal yang dapat membenarkan hal tersebut," tuturnya. Laode bahkan menilai KUHP Indonesia bisa jadi bahan tertawaan karena KPK dilarang menyidik atau menuntut korupsi sektor swasta padahal semua lembaga antikorupsi di negara lain, seperti ICAC, CPIB, SFO, FBI, dan SPRM, melakukan penyidikan korupsi sektor swasta dan publik.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

14 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

1 hari lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.