Menteri Yasonna: Pelaku Pemohon Paspor Fiktif Terindikasi Calo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Paspor calon jemaah umrah korban penipuan First Travel yang dapat diambil di Kantor Bareskrim, Jakarta, 30 Agustus 2017. Sebelumnya, ada 14.000 paspor yang ditahan oleh pihak bareskrim untuk keperluan barang bukti dalam kasus First Travel ini. TEMPO/Subekti.

    Paspor calon jemaah umrah korban penipuan First Travel yang dapat diambil di Kantor Bareskrim, Jakarta, 30 Agustus 2017. Sebelumnya, ada 14.000 paspor yang ditahan oleh pihak bareskrim untuk keperluan barang bukti dalam kasus First Travel ini. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah melakukan penyisiran ihwal ribuan permohonan paspor fiktif yang masuk ke sistem aplikasi antrean Direktorat Jenderal Imigrasi.

    "Sudah ada indikasi beberapa orang, dan kami minta untuk ditindak," kata Yasonna di Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Januari 2018.

    Yasonna mengatakan ada indikasi pelaku yang mendaftarkan akun palsu tersebut merupakan calo. Tujuannya agar orang-orang yang akan mengurus paspor mengalami kesulitan sehingga meminta bantuan calo tersebut. "Ada kemungkinan indikasi itu," ujarnya.

    Baca juga: Telusuri Pemohon Paspor Fiktif, Kemenkumham Libatkan BIN

    Dia menambahkan, ada kemungkinan aksi tersebut dilakukan agar Ditjen Imigrasi kembali ke pola lama dalam pelayanan paspor. Untuk itu, dia mengatakan pihaknya tidak akan mundur.

    Sistem aplikasi antrean paspor Ditjen Imigrasi sempat terganggu akibat adanya 72 ribu akun pendaftar permohonan paspor. Puluhan ribu akun itu ternyata diketahui fiktif. Ribuan akun pemohon fiktif tersebut menyebabkan para pemohon paspor lain tidak bisa mendaftar karena sudah penuh.

    Baca juga: Ini Kiat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangkal Paspor Fiktif

    Sistem aplikasi antrean paspor dibuat Ditjen Imigrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya pemohon paspor harus datang secara fisik dan antre di kantor Imigrasi, melalui aplikasi tersebut, antrean dibuat secara online.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie mengatakan pihaknya telah menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menelusuri kasus tersebut. Selain itu, Ditjen Imigrasi melibatkan tim Siber Mabes Polri.

    M. YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.