Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Sebut Alutsista TNI AU Belum Sesuai Kebutuhan

Reporter

image-gnews
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Marsekal Yuyu Sutisna dalam serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdana Kusuma. 19 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Marsekal Yuyu Sutisna dalam serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdana Kusuma. 19 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Udara belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung operasi TNI berdasarkan eksistensi ancaman nyata, potensial, ataupun hibrida.

Panglima TNI menyampaikan hal itu saat serah-terima jabatan Kepala Staf TNI AU (KSAU) dari dirinya kepada Marsekal Yuyu Sutisna di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari ini, Jumat, 19 Januari 2018. Menurut Hadi, penilaian itu dilihat dari kemajuan perkembangan teknologi pertahanan serta kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Baca: Panglima Hadi Tjahjanto Serahkan Jabatan KSAU ke Yuyu Sutisna

"Namun, dengan perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara yang baik, tentunya secara bertahap akan dapat memenuhi targer Minimum Essential Force (MEF)," kata Hadi.

Hadi menyampaikan proyeksi pembangunan TNI AU diarahkan untuk dapat menapai "air supremacy" atau "air superiority". Sasaran yang ingin dicapai adalah kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi dua 'trouble spots" dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur multi-role dari generasi 4,5.

Selain itu, pembangunan TNI Angkatan Udara juga diarahkan kepada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada lingkup nasional, regional, dan global.

Ia menambahkan sistem pertahanan udara juga akan diintegrasikan dengan matra lainnya dalam suatu jaringan bertempur atau 'Network Centric Warfare". Dalam pembangunan kekuatan selanjutnya, Hadi melanjutkan, akan mengaplikasikan konsep berperang dengan Unmanmed Combat Aerial Vehicle (UCAV) yang berbasis satelit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jadi KSAU, Yuyu Sutisna Akan Fokus Pengadaan Sukhoi dan Radar

Untuk dapat menjawab tuntutan tugas tersebut, kata dia, peran strategis Kepala Staf Angkatan Udara dibutuhkan. Dengan kredibilitas dan kinerja serta berbagai pengalaman yang telah didapatkan, Hadi meyakini Marsekal Yuyu Sutisna dapat berperan lebih optimal membawa organisasi TNI AU menjadi semakin baik.

Terkait dengan rencana penambahan alutsista TNI AU, menurut Hadi, kebijakan-kebijakan sesuai rencana strategis kedua sudah dibentuk dan disalin dalam bentuk road map renstra 2014 sampai 2019.

"Sudah saya serahkan kepada Marsekal Yuyu sehingga apa yang akan diperbuat dikoordinasi oleh Mabes TNI dan kita lanjutkan ke Menhan dalam hal terkait pemenuhan alutsista. Marsekal Yuyu tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan itu," kata Hadi.

TNI, kata Panglima TNI, masih menunggu kedatangan pengganti pesawat F5 yang hampir 1,5 tahun para penerbang tidak melakukan aksi terbang dengan pesawat tersebut.

"Kita juga melakukan pemenuhan radar yang saat ini baru 20 unit. Dalam renstra kedua ini, kita butuh 12 radar lagi termasuk penambahan pesawat-pesawat transportasi pengganti pesawat hercules. Kami merencanakan pesawat hercules gantikan dengan tipe hercules sama namun tipe akan kita tingkatkan menjadi tipe J," tutur Hadi Tjahjanto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

3 jam lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

2 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia


3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

2 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?


Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto (kanan), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) saat menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dari Marsekal TNI Fadjar Prasetyo kepada Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

10 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

11 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

11 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

12 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan