TEMPO.CO, Jakarta -Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan punya cara sendiri menunjukkan kebangaannya atas prestasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia mengundang Tri Rismaharini hadir dalam deklarasi calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada 2018.
Dalam deklarasi tersebut, PDIP mengambil tema ‘Politik Pendidikan’. Kiprah Tri Rismaharini sukses membangun dunia pendidikan Kota Pahlawan diharapkan bisa menjadi contoh Kepala Daerah lainnya.
“Ibu Risma diundang karena getol memperjuangkan pendidikan di Surabaya,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat acara deklarasi bakal calon kepala daerah di Jakarta, Kamis 4 Januari 2018.
Risma dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan guna menghasilkan generasi mumpuni, patriotis, dan nasionalis. Terutama perjuangan Risma ketika ikut menggugat pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas atau SMA dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
BACA:Umumkan Calon PIlkada 2018 untuk 4 Provinsi, PDIP Pamer Risma
UU 23/2014 sebenarnya digugat oleh kalangan wali murid SMA di Surabaya pada 2016. Risma mendukung permohonan mereka karena tidak setuju pengelolaan SMA dipindahtangankan ke pemerintah provinsi.
Saat menjadi saksi di persidangan, Risma mengklaim telah merancang program pendidikan secara berkelanjutan dari sekolah dasar (SD) hingga SMA.
Infografik: Separuh Lebih Anggota DPR dari PDIP Tak Hadir Rapat Paripurna 2017
Pemkot Surabaya mengkhawatirkan tidak dapat lagi memperhatikan tumbuh kembang anak karena pendidikan SMA tidak lagi berada di bawah otoritasnya.
Sayangnya, MK menolak permohonan tersebut. Kini, SMA-SMA di Surabaya pun telah dikelola oleh Pemprov Jawa Timur.
Megawati Soekarnoputri memuji hasil kepemimpinan Risma di Surabaya dari 2010-2017. Dia lantas mengenang ketika diminta membimbing Risma, perempuan kelahiran Kediri tersebut sebagai kepala daerah.
“Alhamdulillah, saya tidak salah pilih beliau sebagai ibunya Surabaya. Boleh dong saya bangga,” kata Megawati.
Megawati mengaku sengaja memilih tema pendidikan karena prihatin dengan rendahnya tingkat pendidikan di daerah yang akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di sisi lain, mantan Presiden RI tersebut mendorong perlunya pendidikan politik bagi masyarakat maupun calon pemimpin.
PDIP, tutur Mega, menyadari lemahnya pendidikan politik sehingga perlu menggelar sekolah partai kepada para calon kepala daerah. Sekolah partai menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk menjaring pemimpin yang mampu memenuhi keinginan rakyat.
Menurut Mega, saat ini orang-orang berlomba mencalonkan diri dalam berbagai ajang kontestasi baik dengan cara positif maupun negatif. Namun, perangai orang bisa berubah manakala berhasil menduduki jabatan publik.
Putri Proklamator Soekarno ini mengatakan PDIP dapat menegur bahkan mencopot pejabat lembaga legislatif jika menyimpang dari garis partai. Sebaliknya, pemimpin eksekutif sulit dijamah partai dan sewaktu-waktu dapat meninggalkan PDIP.
“Makanya jangan kaget kalau harus ikut sekolah partai nanti bisa tahu apa isi perut PDI Perjuangan,” kata Megawati.
