Pemerintah Dinilai Belum Efektif dalam Pemberantasan Difteri

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengungsi Rohingya yang menderita difteri mendapat perawatan di klinik Medecins Sans Frontieres (MSF) dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 18 Desember 2017. REUTERS/Alkis Konstantinidis

    Seorang pengungsi Rohingya yang menderita difteri mendapat perawatan di klinik Medecins Sans Frontieres (MSF) dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 18 Desember 2017. REUTERS/Alkis Konstantinidis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Zainuddin, meminta pemerintah mengevaluasi penanganan wabah difteri. Pasalnya, selain jumlah penderita yang bertambah, wilayah dengan status kejadian luar biasa (KLB) difteri terus meluas. Saat ini sudah ada 28 provinsi yang berstatus KLB difteri.

    “Kami semua prihatin, wabah ini belum juga berkurang. Karenanya penanganan difteri harus terus dievaluasi agar semakin baik dan efektif,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Desember 2017.

    Baca: RS Persabahatan Siapkan 15 Ruang Isolasi Khusus Pasien Difteri

    Menurut Zainuddin, upaya pemberantasan difteri belum efektif karena hanya dilakukan Kementerian Kesehatan. Padahal, semestinya semua pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif. “Lembaga negara baik kementerian maupun non-kementerian dan institusi swasta hingga tokoh-tokoh masyarakat,” tutur dia.

    Hal itu perlu dilakukan karena Indonesia telah menjadi negara kedua, setelah India, yang memiliki jumlah penderita difteri terbesar di dunia. Pemerintah juga mesti mengevaluasi maraknya sikap anti-imunisasi yang muncul di masyarakat. Jika sikap ini terus meluas, pemberantasan difteri akan semakin sulit.

    Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo, mengatakan saat ini pemerintah telah memiliki persediaan vaksin difteri untuk pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) dan anti diphtheria serum (ADS) yang mencukupi. “Kemampuan Bio Farma mencapai 170 juta dosis setahun. Jadi, bisa mencukupi kebutuhan saat ini,” ujar dia.

    Baca: Pasien Difteri Membludak, RSUD Tangerang Kewalahan

    Adapun Corporate Secretary Bio Farma, Bambang Heriyanto, memastikan Bio Farma dapat memenuhi kebutuhan vaksin untuk program ORI difteri yang akan dilaksanakan pada Desember 2017 serta Januari dan Juli tahun depan. Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Bio Farma juga akan mengimpor ADS dari India. “Impor berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas ADS produksi di Bio Farma, yang kapasitas produksinya belum dapat menghasilkan secara penuh,” ujar dia.

    SATRIA DEWI ANJASWARI | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.