TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar terpaksa bongkar-bongkar setelah Setya Novanto, Ketua Umumnya masuk penjara Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus korupsi. Melalui proses yang pikuk, sepuluh hari menjelang tutup tahun 2017 Golkar mengelar musyawarah nasional luar biasa dan memilih Airlangga Hartarto sebagai pengganti. "Sejak hari ini kami tidak punya kelompok-kelompok lagi," kata Airlangga seusai resmi dikukuhkan sebagi ketua umum. "Yang ada adalah kesepakatan munaslub yang bulat untuk menghadapi pemilu di depan."
Baca: Usai Sidang Eksepsi, Setya Novanto Titip Pesan untuk Kader Golkar
Gagasan Munaslub sudah mengemuka sejak KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik pada 17 Juli 2017. Namun, perjalanan menuju munaslub tak hanya pikuk tapi juga penuh liku pertikaian antarkubu di Partai Golkar. Kekawatiran terhadap nasib Golkar di pemilu 2019 karena elektabilitasnya yang tergerus akibat efek kasus Setya.
Kubu Setya Novanto melakukan berbagai cara untuk bertahan. Jauh hari, Setya Novanto sudah menunjuk Idrus Marham dan Nurdin Halid sebagai sekretaris jenderal dan ketua harian untuk menjalankan kepengurusan harian. Ini skenario bertahan sambil menunggu upaya praperadilan Setya atas kasusnya selesai. Setya juga menyusun skenario sosok penggantinya di DPR jika dia ditahan.
Kubu anti-Setya Novanto bergerilya nengalang dukungan daerah agar mengelar munaslub begitu Setya masuk penjara. Desakan kian tak terbendung setelah pengadilan mulai mengelar sidang Setya pada 13 Desember 2017.
Baca: Berikut Posisi di Golkar yang Bakal Dirombak Airlangga Hartarto
Airlangga menjadi kandidat kuat setelah mendapatkan dukungan dari 31 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Golkar serta sejumlah tokoh elite Golkar. Mereka pun kemudian mendesak DPP Golkar segera menggelar munaslub.
Meski rapat pleno memutuskan menggu praperadilan Setya Novanto, Airlangga Hartarto terus menggalang dukungan dari para Ketua DPD I Golkar. Sehari setelah pertemuan di rumahnya pada 29 November 2017, Airlangga dan para Ketua DPD I Golkar menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketika itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi terang-terangan meminta Presiden mengizinkan Airlangga
BUDIARTI PUTRI | DEWI NURITA
