Komandan Brimob Jadi Cagub, Polri: Dia Harus Mundur

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. TEMPO/Ilham Fikri

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno(kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, 17 Desember 2017. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasdem dan PDIP telah resmi mengusung Komandan Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail sebagai calon gubernur Maluku dalam pilkada 2018. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan Murad perlu mengundurkan diri terlebih dahulu, jika maju pilkada.

    Menurut Iqbal, Murad sudah meminta izin kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal keputusannya maju pilkada Maluku 2018. Namun, kata Iqbal, Murad harus tetap mengikuti prosedur.

    Baca: Diusung PDIP, Komandan Brimob Polri Siap Mundur dari Jabatan

    “Regulasinya, dia harus mengundurkan diri dari Polri,” kata Iqbal di Mabes Polri, Senin, 18 Desember 2017.

    Selain Irjen Murad, ada tiga jenderal Polri yang akan ikut dalam pilkada 2018. Di antaranya Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin dan Wakalemdiklat Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan.

    Untuk Safaruddin, Iqbal menambahkan, tidak perlu mengundurkan diri dari Polri karena dia akan pensiun pada Januari mendatang. “Sehingga tidak perlu mengundurkan diri karena memang sudah selesai,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, soal pengunduran diri ketika maju pilkada bukan karena adanya pengekangan hak politik bagi anggota Polri. Tetapi, dia melanjutkan, pengunduran diri itu karena kewajiban yang harus dipenuhi.

    Baca: Megawati Sempat Bertanya Alasan Komandan Brimob Daftar Pilkada

    “Polri tidak mengekang hak politik anggotanya untuk ikut dalam kancah pemilihan (kepala) daerah. Tetapi, semuanya harus diikuti, harus diselesaikan dulu dari kepolisian, mundur atau pensiun,” tutur Iqbal.

    Murad Ismail mengaku telah mantap maju pemilihan gubernur Maluku 2018 melalui PDIP. Ia bahkan menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya.

    Ia mengatakan akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Kapolri setelah mendaftarkan sebagai bakal calon gubernur Maluku. "Selama proses ini, saya sudah memberi tahu Pak Kapolri, saya akan mengajukan surat pengunduran diri saat pendaftaran nanti," ujarnya saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 17 Desember 2017.

    RIANI SANUSI PUTRI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.