Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi dengan beberapa negara Asia untuk proses repatriasi warga Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar. Menurut dia, koordinasi ini diperlukan untuk mengantisipasi penyusup kelompok teroris ke Myanmar.
“Kita inginkan mereka kembali ke Myanmar, membangun perdamaian. Kalau kesusupan terorisme dia mengimpor bibit penyakit untuk teror, artinya akan berhadapan lagi dengan pihak keamanan Myanmar,” kata Wiranto di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.
Meski begitu, Wiranto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengintervensi repatriasi atau pemulangan warga Rohingya ke Myanmar. Sebab, menurut dia, koordinasi diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara dari aktivitas terorisme.
“Seperti yang kita lakukan saat kita membantu Filipina dengan aksi untuk menetralisir basis ISIS di Marawi,” ujarnya.
Ia pun meminta negara di Asia Tenggara mewaspadai adanya potensi pembangunan basis kelompok teroris.
”Sangat boleh jadi menempatkan sasarannya untuk menjadikan Rakhine State sebagai bagian dari pusat terorisme baru,” ujarnya. Wiranto menjelaskan nantinya akan ada nota kesepahaman Indonesia dengan beberapa negara untuk pengamanan saat repatriasi warga Rohingya.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, mengatakan Indonesia berperan aktif mengatasi persoalan pengungsi Rohingnya di Myanmar. Pemerintah Indonesia, kata dia, telah menawarkan solusi untuk mengatasi potensi masuknya terorisme.
Ito menegaskan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan pemerintah Indonesia bersifat inklusif dengan tidak memandang etnis dan agama.
“Pokoknya yang krisis kemanusiaan dibantu Indonesia, makanya Indonesia diberikan akses,” ujarnya. Ia menyatakan Indonesia siap menghadapi potensi terjadinya radikalisme dan terorisme dari persoalan pengungsi Rohingya.
