Mengapa Tiga Ormas Golkar Ini Minta Munaslub Sebelum 20 Desember

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono (kanan) menunjukkan Surat Keputusan pencalonan Airlangga Hartarto (kiri) sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta, 2 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina

    Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono (kanan) menunjukkan Surat Keputusan pencalonan Airlangga Hartarto (kiri) sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar di Kantor PPK Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta, 2 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia Adlina

    TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang pohon beringin itu segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) paling lambat 20 Desember 2017.

    Ketiga ormas itu yakni Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komaruddin dan Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono.

    BACA: Titiek Soeharto Soal Munaslub dan Golkar Bebas Label Korupsi

    "Belum ada kepastian kapan Munaslub, karena itu kami bertiga mendesak diadakan munaslub pada bulan ini paling lambat tanggal 20 Desember 2017" kata Agung Laksono dalam keterangannya di Jakarta Timur, Minggu 10 Desember 2017. Ia menegaskan, Munaslub Golkar sudah sesuai aturan karena lebih dari 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) dan sebagian besar ormas menyatakan hal yang sama.

    Menurut Agung, ada sejumlah alasan mengapa Munaslub harus digelar sebelum 20 Desember 2017. Diantaranya agar degradasi dan penurunan elektabilitas Partai Golkar yang disebabkan tersandungnya Ketua Umum nonaktif Partai Golkar, Setya Novanto segera berakhir. Agung mengingatkan, agenda politik baik pilkada serentak, pileg dan pilres sudah di depan mata.

    "Tahun depan sudah penuh dengan agenda politik mulai tanggal 8-10 Januari 2018 untuk mendaftar Pilkada dan 2019 sudah dilaksanakan pilpres serta pileg," kata Agung.

    BACA:Cerita Akbar Soal Undangan Tutut dan Pertemuan Golkar di Cendana

    Agung mengatakan, tiga ormas Golkar sepakat mengusulkan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto pada Munaslub. Agung mengatakan, hampir seluruh DPD Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Airlangga menggantikan Setya Novanto.

    "Setiap pemimpin ada pemimpinnya, begitu juga sebaliknya dan bagi kami Airlangga Hartarto lah yang dapat membawa Partai Golkar keluar dari turbulensi ini. Kami ingin memadukan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kompetensi dengan kepemimpinan yang berkarakter," kata Agung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.