TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia tidak perlu menjadi polemik yang meluas di publik. Sebab, menurut Wiranto, penggantian Panglima TNI merupakan suatu hal yang biasa dan menjadi kewenangan Presiden.
"Tunggu saja, sabar. Enggak usah dipolemikkan, enggak usah dibicarakan, apalagi diperjudikan," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.
Baca juga: Pengamat: Panglima TNI Harus Sejalan dengan Poros Maritim Dunia
Wiranto menuturkan asal matra calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga tak perlu dipolemikkan. Menurut Wiranto, pergantian Panglima TNI menjadi urusan Presiden Joko Widodo.
Jenderal Gatot Nurmantyo akan pensiun pada Maret 2018. Sejumlah pihak, mulai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pengamat militer, hingga kalangan NGO, mendesak agar Panglima TNI setelah Gatot dijabat dari TNI Angkatan Udara. Menurut mereka, ini sesuai dengan giliran berdasarkan matra.
Dua Panglima TNI terakhir dijabat berturut-turut dari TNI Angkatan Darat, yakni Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jenderal Moeldoko. "Siapa penggantinya itu, serahkan saja pada Presiden, tidak semua orang ikut campur," kata Wiranto.
Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Giliran TNI Angkatan Udara?
Presiden, kata Wiranto, tentu memiliki pertimbangan tertentu untuk mengangkat Panglima TNI yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan obyektif bangsa saat ini. Karena itu, dia menegaskan pergantian Panglima TNI tidak perlu diributkan. "Karena pada saatnya akan pensiun. Saya sendiri Panglima TNI dulu pensiun tidak ribut," kata Wiranto.
