Oesman Sapta Mengajak Broker Jaga Pancasila

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Oesman Sapta Mengajak Broker Jaga Pancasila

    Oesman Sapta Mengajak Broker Jaga Pancasila

    INFO MPR - Di hadapan ratusan broker yang terhimpun dalam Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, Wakil Ketua Majelis Permusaywaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta mengatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah final. "Pancasila adalah payung bagi semua," ujarnya  saat membuka seminar nasional Real Estate Broker di Jakarta, 29 November 2017.

    Oesman menjelaskan, sebagai payung bagi semua, Pancasila bisa menolak intervensi ideologi asing yang bertentangan. "Bangsa kita dikeroyok ideologi lain, tapi untung ada Pancasila. Karena itu, saya meminta broker juga ikut menjaga Pancasila," ucapnya.

    Menurut dia, bangsa Indonesia saat ini sedang mencari pahlawan yang bisa menyejahterakan rakyat. Untuk itu, dia mengajak semua pihak membangun bangsa guna memperbaiki perekonomian. "Salah satu pihak yang ikut menentukan pembangunan ekonomi adalah asosiasi broker," tuturnya.

    Oesman mengatakan di Eropa dan Singapura, keberadaan broker disegani. "Broker bukan hanya penghubung antara penjual dan pembeli, tapi juga pelindung. Dari sinilah, nilai broker sangat tinggi,” katanya.

    Oesman membandingkan dengan Singapura. Dengan jumlah penduduk 3 juta jiwa, tapi memiliki 28 ribu broker. Sedangkan, di Indonesia, dengan penduduk 250 juta jiwa, broker  tak lebih dari sejuta. "Sepertinya ada kesalahan sistem. Sudah 20 tahun kok baru segitu? Kalian terlalu sabar dan pasrah. Hal demikian tak boleh terjadi,” ucapnya.

    Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, broker harus mendaftarkan diri pada organisasi resmi. "Kalau tidak, berarti  broker itu gelap sehingga yang dijual juga barang gelap," ujarnya.

    Di tengah masifnya pembangunan rumah, menurut Oesman, kehadiran broker dibutuhkan masyarakat. "Jadi peluang broker sangat tinggi," ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.