Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TII: Legislatif, Pengadilan, Kepolisian Paling Berpotensi Korupsi

image-gnews
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei persepsi korupsi pada 2017 dari kalangan pengusaha. Sebanyak 1.200 pengusaha dari berbagai sektor di 12 daerah terlibat dalam survei TII. Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan lembaga legislatif menjadi instansi yang paling terdampak korupsi.

Wawan mengatakan instansi terdampak juga dirasakan lembaga peradilan dan kepolisian. "Instansi yang paling terdampak korupsi di 12 kota adalah legislatif dengan indeks 56,8; peradilan 57,7; dan kepolisian 58,0," katanya di Hotel Le Meredian, Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

Baca juga: Survei TII: Indeks Persepsi Korupsi di Kalangan Pengusaha Membaik

Ia mengatakan ada delapan instansi yang dinilai, yakni eksekutif, legislatif, peradilan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, instansi pengawasan, dan militer. "Dari semua instansi, yang tidak terdampak korupsi adalah militer dan perkreditan serta instansi pengawas dan pemeriksaan," ujarnya.

Wawan menjelaskan, setiap instansi tersebut diukur melalui potensi dan prevalensi korupsi terhadap instansi. Dalam survei, ia menyebut lima sektor paling terdampak korupsi adalah sektor perizinan, pengadaan, perdagangan, pelayanan jasa, dan perpajakan. "Sektor paling terdampak korupsi adalah perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota perdagangan," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Survei: Tak Ada Hubungan Tingkat Kesalehan dan Perilaku Korupsi

TII melakukan survei di 12 kota besar, yakni Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, dan Medan. Dari 12 kota, Jakarta Utara menjadi kota paling bersih dengan IPK 73,9 dan Medan menjadi yang paling korup dengan IPK 37,4. Rata-rata IPK mencapai 60,8.

Wawan menambahkan, pertimbangan menunjuk 12 kota tersebut adalah posisinya sebagai ibu kota provinsi dan berkontribusi besar untuk pendapatan domestik bruto nasional. Dua belas kota itu juga dinilai mewakili tiga regional, yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. "Dua belas kota bisa menggambarkan indeks korupsi secara nasional," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kunjungan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 8 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

Fakta-fakta terbaru sidang pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo atau SYL.


Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

4 hari lalu

Artis Sandra Dewi bungkam usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Dia diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung selama sekitar sepuluh jam pada Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

Pengacara tersangka dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, mengatakan Kejaksaan Agung belum memanggil Sandra Dewi lagi.


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

5 hari lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

KPK mengumumkan satu Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang jadi tersangka korupsi DJKA.


Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

5 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers pelimpahan 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah ke penuntut umum di Kejari Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

Kejagung mengungkapkan ada puluhan jaksa penuntut umum yang menangani kasus dugaan korupsi timah.


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

5 hari lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


5 Drama Korea yang Dibintangi Han Sun Hwa: Termasuk "My Sweet Mobster"

5 hari lalu

Berikut ini alur cerita drakor My Sweet Mobster yang dibintangi oleh Um Tae Goo dan Han Sun Hwa. Drakor ini bergenre komedi romantis. Foto: Viki
5 Drama Korea yang Dibintangi Han Sun Hwa: Termasuk "My Sweet Mobster"

Tak hanya pandai bernyanyi, Han Sun Hwa juga punya kemampuan akting mumpuni dan telah membintangi sejumlah drama Korea populer.


Mantan Kades di Garut Buron karena Bawa Kabur Dana Desa Rp 1 Miliar, Diadili Secara In Absentia

5 hari lalu

Ilustrasi buronan
Mantan Kades di Garut Buron karena Bawa Kabur Dana Desa Rp 1 Miliar, Diadili Secara In Absentia

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap eks kades di Garut itu pidana penjara 7 tahun 3 bulan.


10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

6 hari lalu

Harli Siregar. Dok. Kejati Papua Barat
10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

Kejaksaan Agung menyebut 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum besok.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

6 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi