JK Tutup Munas KAHMI, Mahfud MD: Kami Anak Kandung Republik

Reporter

Mahfud MD. ANTARA/ Rudi Mulya

TEMPO.CO, Medan - Wakil Presiden Jusuf Kalla menutup musyawarah nasional ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 19 November 2017. Mantan Koordinator Presidium KAHMI, Mahfud MD, mengapresiasi kehadiran Kalla dalam penutupan Munas.

"Dalam sepanjang sejarah HMI dan KAHMI kali ini dihadiri Presiden dan Wakil Presiden," kata Mahfud sebelum acara penutupan yang berlangsung di halaman Istana Maimun, Jalan Sultan Ma'moen Al-Rasyid, Medan.

Baca: Kamrussamad Terpilih sebagai Koordinator Presidium KAHMI

Pembukaan Munas KAHMI pada Jumat lalu dilakukan Presiden Joko Widodo di Hotel Santika Dyandra, Medan. Adapun penutupan dilakukan Jusuf Kalla pada hari ini pukul 10.00 WIB.

Mahfud mengatakan kehadiran Jokowi dan Kalla punya makna simbolis yang besar. "Itu pengakuan bahwa HMI dan KAHMI itu anak kandung Republik Indonesia. Siapa pun presidennya, kami adalah anak kandungnya," ucap Mahfud.

Baca: Cerita Jokowi di Munas KAHMI dan Gelar Pahlawan untuk Lafran Pane

Munas ke-10 KAHMI di antaranya untuk memilih sembilan orang Presidium KAHMI periode 2017-2022. Perolehan suara kesembilan orang tersebut secara berurutan adalah Kamarussamad 451 suara, Ade Komarudin (421), Ahmad Riza Patria (365), Ahmad Doli Kurnia (334), Viva Yoga (331), Harry Azhar Azis (362), Siti Zuhro (300), Herman Khaeron (268), dan Sigit Pamungkas (257).

Mahfud mengatakan sembilan presidium yang terpilih adalah orang-orang terbaik untuk melanjutkan perjuangan. "Antara lain Harry Azhar Azis, akan mengemudikan KAHMI bersama dengan delapan presidium yang baru," tuturnya.






Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

4 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

2 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

2 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

3 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

3 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.